tag:blogger.com,1999:blog-76155912655536404522024-03-21T05:16:06.813-07:00FASILITATORWahana Informasi dan komunikasi PendidikanM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.comBlogger87125tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-70404958734963245692011-06-18T22:39:00.000-07:002011-06-18T22:39:09.463-07:00Masuk SMA Wajib Tes UrineBadan Narkotika Kota Batu, Jawa Timur, mewajibkan tes urine kepada calon siswa yang akan masuk SMA. Itu dilakukan agar siswa SMA dan sederajat di kota pariwisata itu selamat dari narkoba.<br />
Tes urine itu merupakan terobosan baru dilakukan Badan Narkotika Kota (BNK) Batu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, Jawa Timur. Langkah tes urine yang diterapkan di kota yang dipimpin Wali Kota Eddy Rumpoko itu adalah kali pertama.<br />
<a name='more'></a><br />
Ketua Pelaksana Harian BNK Batu, Ajun Komisaris Besar Polisi Sanusi Sahlan, Sabtu (18/6/2011), menyebutkan, tujuan tes urine hanya untuk mengetahui apakah calon siswa SMA dan sederajat itu pernah mengonsumsi narkoba ataupun obat-obatan terlarang lain, sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.<br />
"Kemarin kami sudah melakukan tes kepada 300 calon siswa yang baru lulus SMP dan mendaftar untuk masuk SMA. Tes urine itu dilakukan juga atas permintaan sekolah di Kota Batu. Bebas dari narkoba menjadi salah satu persyaratan mendaftar ke sejumlah SMA itu di Kota Batu," katanya.<br />
Menurut Sanusi Sahlan, meski seseorang pernah dan telah berhenti mengonsumsi narkoba dalam kurun waktu tiga bulan, tetap bisa dideteksi melalui tes urine tersebut. "Kalau obat yang dikonsumsi memiliki kadar tinggi, semuanya tetap akan kelihatan meskipun dia sudah berhenti selama tiga bulan," ujar mantan Kapolsekta Klojen, Kota Malang, itu.<br />
"Tes urine untuk para siswa yang akan masuk SMA itu baru dilakukan tahun ini. Sebelumnya baru sebatas penyuluhan ke sekolah-sekolah agar para siswa semakin menjauhi narkoba," katanya.<br />
BNK Batu juga merencanakan membentuk satuan tugas (satgas) antinarkoba di seluruh sekolah dengan anggota para siswa sendiri. "Caranya, beberapa siswa yang dipilih akan diberikan pengetahuan khusus mengenai obat-obat terlarang, sampai cara mengenali ciri-ciri anak yang mengonsumsi narkoba," ujar Sanusi.<br />
Jika satgas tersebut punya pengetahuan semacam itu, siswa akan bisa mendeteksi secara dini adanya pemakaian narkoba atau zat terlarang di sekolahnya. "Mereka tidak perlu memberikan pertanyaan kepada anak yang mengonsumsi narkoba, namun akan tahu dari tingkahnya sehari-hari," katanya.<br />
Sanusi menambahkan, saat ini ada enam SMA yang akan menjadi <em>pilot project </em>keberadaan satgas narkoba di Kota Batu. "Ini bisa ditiru sekolah lainnya. Mari cegah penggunaan narkoba dan obat terlarang lainnya sejak dini demi keselamatan generasi muda," kata Sanusi.<br />
<br />
Sumber : KompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-14145715694442102302011-06-18T22:36:00.000-07:002011-06-18T22:36:28.965-07:00FGII: Kasus Gadel Dampak Sistem UNSekretaris Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, menolak jika kasus mencontek massal saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2011 di SD II Gandel, Surabaya, Jawa Timur, karena kesalahan guru. Menurut dia, kasus itu akibat kesalahan sistem UN yang dibuat pemerintah. <br />
<a name='more'></a><br />
"Kesalahan bukan dari guru. Ketidakjujuran struktural yang dilakukan oleh siswa, guru akibat kebijakan pemerintah yang mendorong melakukan itu," kata Iwan saat diskusi di Jakarta, Sabtu (18/6/2011). <br />
Iwan mengatakan, UN membuat semua pihak tertekan. Murid ditekan guru agar mendapat nilai baik. Pasalnya, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah dilihat dari hasil UN. Adapun kepala sekolah tertekan akreditasi sekolah dan ancaman pemecatan berdasarkan hasil UN. <br />
"Jadi, kepala sekolah tertekan oleh kepala dinas, kepala dinas tertekan oleh bupati, gubernur, dan seterusnya. Jadi UN segala-galanya. Sebagai contoh, kepala dinas pendidikan di Parepare, Sulawasi Selatan, mengancam akan memberhentikan kepala sekolah jika (murid) tidak lulus 100 persen," kata dia. <br />
Akibatnya, mereka menghalalkan segala cara agar hasil UN bagus. Jika tak mau berbuat curang, lanjut Iwan, akan diperlakukan seperti Siami (32), ibu dari Alifah Ahmad Maulana alias Aam (13).<br />
Iwan mengatakan, ia pernah diberi sanksi ditangguhkan kenaikan pangkat sebagai pegawai negeri setelah mengungkapkan kebocoran UN di Bandung, Jawa Barat. "Itu gara-gara sampaikan apa adanya. Banyak juga guru-guru yang dimutasi ke daerah terpencil gara-gara kejujuran. Sudahlah, UN tidak perlu dilanjutkan lagi," ucap Iwan.<br />
<br />
Sumber : KompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-83445427003675114532011-06-18T22:34:00.001-07:002011-06-18T22:34:35.381-07:00Kemdiknas Ubah Standar RSBIDesakan masyarakat agar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dievaluasi akhirnya mendapatkan tanggapan nyata dari pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas menyatakan dalam dua bulan akan dilakukan perubahan standar RSBI.<br />
<br />
<a name='more'></a>"Sudah tahap final. Dalam satu-dua bulan selesai," ujar Kepala Balitbang, Mansyur Ramly, Jumat (3/6).<br />
<br />
Ramly menyatakan perubahan tersebut yang pertama menyangkut substansi, yaitu peraturan perundang-undangan, istilah-istilah konsep, dan sebagainya. "Contoh perubahan istilah di antaranya mengenai apa itu RSBI. Di Peraturan Pemerintah nomor 17 sudah disebutkan merupakan sekolah dengan standar pendidikan negara maju," katanya.<br />
<br />
Yang kedua, lanjut dia, adalah mengenai kewajibannya. "Kami akan pertajam imperasinya. Misalnya di dalam aturannya pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Hal itu mengikat," kata Mansyur.<br />
<br />
Ia mengakui jika biaya sekolah semakin lama semakin mahal. Meskipun demikian tidak ada alasan bagi para RSBI untuk menaikkan biaya untuk para siswa. "SD dan SMP yang termasuk golongan RSBI tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa. Jika ada tambahan biaya maka hal itu harus dibebankan kepada pemda setempat," ujar Mansyur.<br />
<br />
Mansyur menyebutkan bahwa RSBI meliputi beberapa aspek. Pertama rekrutmen siswa harus didasarkan pada kemampuan akademik siswa. "RSBI harus bisa menunjukkan bahwa mutunya dari sisi akademik lebih baik dari yang biasa," katanya.<br />
<br />
Yang kedua adalah aspek finansial, dimana RSBI harus seminimal mungkin mengadakan pungutan. "Sekolah harus membuat anggaran belanja dulu. Maksimal mereka hanya bisa memungut maksimal sekitar 20 persen dari persentase belanja sekolah. Namun itu baru konsep," ujar Mansyur.<br />
<br />
Ketiga, adalah tata pengelolaan yang transparan. "Seandainya terdapat pungutan maka hal tersebut harus dibuka untuk apa. Pungutan tersebut hanya boleh diperuntukkan untuk proses belajar-mengajar," ujar Mansyur.M Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-23246154927685331322011-06-10T22:44:00.000-07:002011-06-10T22:44:10.592-07:00Pemerintah Tidak Bertanggung Jawab<span class="fullpost">Dengan adanya pemberitahuan dan surat edaran pemerintah terhadap PNS dan CPNS di wajibkan S1 dan setara S1. pemerintah cuma umbar saja tanpa menyediakan fasilitas perkuliahan dan dana bagi yang melanjutkan.</span><br />
<span class="fullpost"> Sebagian D(II) dan D(III) terbenturnya di dana dan fasilitas perkuliahan.....malah lebih parah lagi tempat tugasnya jauh dengan perkuliahan. oleh karena itu tuntutan pemerintah harus segera di benahi dengan fasilitas dan dana anggaran perkuliahan bagi yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi .</span><br />
<span class="fullpost">Sepertinya lebih bagus agar memudahkan rekan - rekan yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi...jlka pemerintah perhatikan rekan - rekan juga ringan dengan yang di bebankan oleh pemerintah......</span>M Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-38859453282610338732011-06-10T22:34:00.000-07:002011-06-10T22:34:33.913-07:00Alhamdulillah... 1.500 Guru Agama Palembang Dapat Suntikan Dana ... 1.500 Guru Agama Dapat Suntikan DanaWalikota Palembang Eddy Santana Putra memberikan bantuan uang operasional bagi 1.500 orang ustadz dan ustadzah yang tergabung dalam Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Bantuan uang operasional bagi pada ustadz dan ustadzah, yang berasal dari 940 Taman Pengajian Al-Quran (TPA) dan 745 masjid tersebut, Jum’at (10/6) diserahkan secara simbolis bersamaan dengan pembukaan Festival Kesenian Islam dan Festival Anak Sholeh Indonesia VIII Kota Palembang.<br />
<br />
<a name='more'></a>Sebanyak 1.500 ustad dan ustadzah tersebut mendapat bantuan uang operasional sebesar Rp 600.000/ semester dari Pemerintah Kota Palembang. "Ini bentuk kepedulian pemerintah kota kepada ustad dan ustadzah. Saya harapkan bantuan ini dapat memotivasi para guru agama dalam mendidik dan membina generasi muda. Supaya terbentuk generasi yang cerdas dan berakhlak," kata Eddy Santana.<br />
<br />
Menurut Ketua BKPRMI Kota Palembang Kiagus Ridwan, mengatakan, bantuan uang operasional dari Pemerintah Kota Palembang itu diberikan setahun dua kali atau Rp 600.000 per enam bulan jadi total dalam satu tahun setiap ustadz dan ustadzah menerima sebesar Rp 1.200.000. "Dana bantuan ini dipakai untuk uang operasional para ustad dan ustadzah yang merupakan guru agama dengan mengajar di berbagai taman pengajian Al -Quran," kata Ridwan.<br />
<br />
Pada kesempatan itu Walikota Palembang Eddy Santana Putra membuka Festival Kesenian Islam dan Festival Anak Sholeh Indonesia VIII Kota Palembang yang dipusatkan di Gedung Akademik IAIN Raden Fatah Palembang.<br />
Sumber : RepublikaM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-42013693479836815092011-06-10T22:30:00.000-07:002011-06-10T22:30:49.501-07:00Mendiknas Angkat Bahu soal Kasus PMPTKMenteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menegaskan, kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) yang diduga melibatkan Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal tidak terkait dengan dirinya. Menurut Mohammad Nuh, kasus tersebut terjadi sekitar tahun 2007, saat dia belum menjabat Mendiknas.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
"PMPTK sudah bubar sejak 2010, sudah dilebur sehingga tidak ada lagi," kata Nuh kepada wartawan, Kamis (8/6/2011) di Jakarta.<br />
Meski begitu, Nuh siap membuka ruang dan memberikan akses sepenuhnya jika penyelidikan terkait kasus itu memang akan dilakukan.<br />
"Ya, tidak apa-apa. Prinsipnya, kami harus menghargai dan menghormati penegak hukum. Termasuk proses hukum, itu harus kita hormati dan hargai. Siapa pun yang melakukan penyimpangan silakan untuk dilakukan penegakan," ujarnya.<br />
Selain itu, Nuh mengaku baru mengetahui kasus tersebut sejak kemarin, Rabu (8/6/2011). Sampai saat ini, ia belum mempelajari kasus tersebut, termasuk belum ada laporan tentang pejabat Kementerian Pendidikan Nasional yang diperiksa KPK.<br />
"Saya belum mempelajari kasus itu. Saya juga tidak pernah menyentuh tentang <em>suplier </em>A ataupun <em>suplier</em> B. Namun jelas, jika ada penyimpangan, maka harus diproses, dan sampai saat ini belum ada pejabat kami yang dimintai keterangan oleh KPK," katanya.<br />
Sumber : KompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-11024502656328335672011-06-10T22:28:00.000-07:002011-06-10T22:28:35.785-07:00BOS SD dan SMP Bakal NaikKementerian Pendidikan Nasional berencana untuk menaikkan dana alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) mulai tahun 2012. Peningkatan BOS yang dapat membiayai 100 persen biaya operasional di jenjang pendidikan dasar itu untuk mewujudkan pendidikan dasar bebas pungutan.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (9/6/2011), mengatakan, alokasi BOS untuk SD saat ini hanya dapat memenuhi 68,4 persen biaya operasional sekolah. Di jenjang SMP, dana BOS baru menutupi 80,3 persen kebutuhan biaya operasional.<br />
"Kami merasa perlu menambah BOS sehingga bisa menutupi semua biaya operasional di jenjang pendidikan dasar mencapai 100 persen. Apakah nanti semua ditanggung pemerintah pusat atau bersama-sama dengan pemerintah daerah, masih perlu dibahas," kata Nuh.<br />
Menurut Nuh, penambahan dana BOS tahun 2012 yang akan diajukan mencapai Rp 7,814 triliun. Dengan tambahan dana tersebut, dana BOS SD naik menjadi Rp 580.000 untuk setiap siswa, yang sebelumnya Rp 397.000 di kabupaten dan Rp 400.000 di kota.<br />
Sementara di jenjang SMP menjadi Rp 710.000. Sebelumnya di SMP kabupaten Rp 570.000 dan di kota Rp 575.000.<br />
Pada tahun 2012, anggaran BOS mencapai Rp 27,6 triliun. Dana itu untuk membiayai siswa di jenjang pendidikan dasar yang jumlahnya 44.712.245 orang.<br />
<br />
Sumber : KompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-83316552351855683322011-06-10T22:24:00.001-07:002011-06-10T22:24:58.327-07:00Pancasila Pelajaran Wajib di Perguruan TinggiPancasila akan dijadikan salah satu pelajaran wajib di seluruh perguruan tinggi. Keputusan ini sudah disepakati para rektor dalam pertemuan dengan petinggi Kemdiknas pada tanggal 7-8 Juni 2011 lalu. <br />
<br />
Hanya saja, Kemdikasn tidak akan menyetir perguruan tinggi mengenai model pelajaran Pancasila yang akan diajarkan. "Misalnya, di Universitas Indonesia ada 18 SKS yang digunakan untuk berbagai macam mata pelajaran termasuk Pancasila dan di dalam pengembangan kepribadian. Jadi masing-masing perguruan tinggi punya otonomi untuk menyajikan seperti apa mereka menggelar pendidikan Pancasila itu. Bisa jadi mata kuliah khusus, bisa masuk di PKN, atau bagian dari kelompok pengembangan kepribadian," terang Wakil Mendiknas Fasli Jalal kepada JPNN di Jakarta, Jumat (10/6).<br />
<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemdiknas ini menambahkan, yang terpenting saat ini adalah isi dari Pancasila itu dapat dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan. Dikatakan, isi dari pembelajaran Pancasila itu sendiri juga tidak harus berupa hafalan, karena Pancasila merupakan bagian dari pendidikan karakter. "Nah, karakter sendiri itu kan memerlukan pembiasaan atau habituasi. Bukan sekedar kognitifnya saja, bukan sekedar mengajarkan. Justru yang paling berat itu adalah menggunakan berbagai macam mata pelajaran terkait , proses pembelajaran yang menarik bagi murid, dan menjadikan kebiasaan terhadap nilai-nilai pancasila tersebut," ujar Fasli.<br />
<br />
Dijelaskan, dalam pembelajaran Pancasila juga membutuhkan suatu keteladanan yang mungkin bisa berasal dari Kepala Sekolah, guru atau bahkan dosen di perguruan tinggi. "Intinya, bukan hanya dari dunia pendidikan saja, tetapi juga harus lewat keluarga, masyarakat dan peran media juga ikut andil besar dalam ini," imbuhnya.<br />
<br />
Terpisah, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Suparman, menjelaskan, saat ini perlu adanya inovasi pembelajaran dari para guru, terutama menyesuaikan dengan dinamika sosial politik yag terjadi di negara ini. Sebab menurut Suparman, lunturnya nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme terutama di kalangan anak didik, bukan semata-mata salah dunia pendidikan. Namun juga adanya kesalahan pada keteladanan yang diberikan oleh lingkungan sekitar. “Konflik politik dan sosial yang ditunjukkan di televisi dan media massa merupakan teladan yang buruk bagi anak didik,” tegasnya.<br />
<br />
Dikatakan, penting juga bagi guru ataupun tenaga pendidik lainnya untuk menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menyertakan aktualitas kehidupan yang berpedoman pada Pancasila. “Sebenarnya banyak contoh kasus yang dapat dijadikan media pembelajaran berpancasila. Maka dari itu, guru dituntut harus lebih inovatif,” tegasnya.M Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-71500159649495381822011-04-19T08:54:00.000-07:002011-04-19T08:54:44.107-07:00425 Mahasiswa Asing Hadir di Unas<strong>AKARTA, KOMPAS.com</strong> — Sebanyak 425 mahasiswa asing dari 62 negara yang mendapatkan beasiswa Darmasiswa, Selasa (19/4/2011) sore, tiba di Universitas Nasional (Unas), Pejaten, Jakarta Selatan. Kedatangan mahasiswa asing tersebut untuk menghadiri acara pembekalan yang tahun ini diadakan di Unas.<br />
<div class="quote"> <div><img alt="" height="38" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/2k10/kompascom2011/images/quote_1.gif" width="43" /></div><div class="font20 c_orange_quote pd_10"> Program ini juga ditujukan untuk menyediakan link atau hubungan budaya serta kesepahaman yang lebih kuat di antara negara partisipan. </div><div class="font12 pl_10 c_orange_quote">-- Ananto Kusuma</div><div align="right"><img alt="" height="38" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/2k10/kompascom2011/images/quote_1.gif" width="43" /></div></div><a name='more'></a><br />
Disambut kesenian tradisional Betawi, para peserta program beasiswa Darmasiswa tersebut melakukan pawai dengan berjalan kaki dari Balai Rakyat Ps Minggu menuju Kampus Unas. Sesampainya di kampus, para mahasiswa asing tersebut juga disuguhkan dengan prosesi penyambutan khas masyarakat Betawi, seperti tradisi pencak silat "palang pintu", ondel-ondel, serta kuliner.<br />
Darmasiswa adalah program beasiswa yang ditawarkan kepada pelajar asing dari sejumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk mempelajari bahasa, kesenian, musik, serta kerajinan khas Indonesia. Para peserta beasiswa tersebut dapat memilih satu dari 45 universitas yang tergabung dalam kerja sama program ini di seluruh Indonesia.<br />
"Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan ketertarikan mahasiswa asing terhadap bahasa dan budaya Indonesia. Program ini juga ditujukan untuk menyediakan <em>link </em>atau hubungan budaya serta kesepahaman yang lebih kuat di antara negara partisipan," kata Kepala Biro dan Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Ananto Kusuma, Selasa (19/4/2011), di Kampus Unas.<br />
Adapun acara pembekalan tersebut akan berlangsung selama tiga hari, 19-21 April 2011. Setelah pembukaan di Unas, acara dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan ditutup oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh di Kemdiknas, 20 April mendatang.<br />
<br />
sumber: kompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-67741735445028388862011-04-19T08:52:00.000-07:002011-04-19T08:52:14.259-07:00Memberantas Penyakit "Examen Cultus"<strong>KOMPAS.com </strong>- Dengan porsi lebih besar, yaitu 60 persen, Ujian nasional (UN) menjadi salah satu faktor paling dominan dalam menentukan kelulusan siswa. Padahal, UN bukan sistem yang dirancang untuk mendukung siswa bermasalah dalam belajar.<br />
Menekankan ujian sebagai penentu kelulusan siswa menyebabkan siswa-siswa yang memiliki masalah dalam belajar akan tertinggal jauh di belakang. Di Finlandia, sistem telah dirancang sedemikan rupa, sehingga permasalahan siswa dalam belajar bisa dideteksi sedini mungkin, bukan di akhir masa sekolah.<br />
Saat siswa memiliki permasalahan dalam belajar, sistemnya mengatur agar siswa tersebut memperoleh dukungan sedini mungkin. Dukungan itu diberikan, misalnya, dengan adanya guru-guru khusus menangani siswa yang mempunyai <em>learning difficulties</em> (masalah dalam belajar). Untuk itu, <em>assessment</em>, apapun bentuknya, termasuk ujian, harus digunakan untuk membantu guru, sekolah, maupun pemerintah dalam memberi dukungan pada siswa.<br />
<a name='more'></a><br />
Dukungan tersebut harus dilakukan selama proses pembelajaran di sekolah. UN diselenggarakan di akhir masa siswa sekolah. Maka, kalau ada siswa yang ternyata nilainya buruk, kapan akan memperbaikinya? Siapa yang membantu siswa memperbaikinya?<br />
Daripada ujian yang begitu padat materinya di akhir tahun sekolah, tentu lebih baik dilakukan berbagai bentuk <em>assessment </em>sepanjang masa belajar. <em> Assessment </em>ini digunakan untuk mengetahui kekurangan siswa dalam belajar, baik itu siswa kurang dalam matematika atau di dalam bahasa Indonesia. Kalau pun kekurangan itu di bidang matematika, sekolah akan mengetahui letak kekurangan siswa. Setelah mengetahui permasalahan siswa secara spesifik, maka dengan mudahnya kita menentukan dukungan yang memang diperlukan siswa.<br />
Nyatanya, sistem pendidikan kita memang belum memberikan dukungan memadai untuk membantu siswa yang kesulitan dalam belajar. Bahkan, pemerintah juga telah salah kaprah dalam memandang ujian lebih penting dibandingkan bentuk <em>assessment </em>lainnya. Ini sudah terbukti dengan adanya UN.<br />
Sementara itu, banyak negara justeru sudah meninggalkan penentuan kelulusan siswa dengan ujian akhir. Di Swedia, misalnya, tidak ada ujian akhir sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Ujian sejenis ini telah dihentikan sejak 1971 dan digantikan dengan <em>assessment </em>di sekolah (Black, 1998, h.140). Di Finlandia pun yang diminta untuk melakukan assement terhadap siswa adalah guru (OECD, 2011)4.<br />
<strong>Proyek siswa</strong><br />
Berbeda dengan pemahaman sempit pemerintah Indonesia yang lebih menekankan <em>assesment </em>pada ujian, justru salah satu penekanan terbesar melakukan <em>assessment </em>terhadap siswa di Finlandia adalah melalui proyek. Proyek bisa berupa karya siswa, baik penelitian, merancang sebuah desain, dan sebagainya, yang bisa dikerjakan bersama-sama dalam satu tim dan lintas bidang studi.<br />
Untuk menjalankan proyek-proyek tersebut, siswa harus mampu mengaplikasikan semua yang dipelajarinya di sekolah di dalam sebuah karya nyata. Ada begitu banyak variasi bentuk <em>assessment </em>termasuk tugas harian di sekolah, karya siswa, penelitian ilmiah, tulisan, proyek, laporan, dan sebagainya. Semuanya bisa digunakan untuk menilai siswa.<br />
<em>Assessment </em>terhadap siswa sudah seharusnya tidak didominasi oleh ujian, apalagi untuk menentukan kelulusan. Maka, bisa dikatakan, banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, harus ada evaluasi sistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan.<br />
Pemetaan pendidikan nasional harus segera dilakukan dan hasilnya harus dipublikasikan di depan publik sehaingga berbagai pihak bisa membantu menganalisanya. Hasil analisa ini bisa digunakan sebagai dasar untuk merancang berbagai program peningkatan kualitas pendidikan. Sistemlah yang perlu dievaluasi terlebih dahulu, sebelum mengevaluasi siswa.<br />
Kedua, <em>assessment </em>terhadap siswa harus digunakan sedemikian rupa untuk memberikan dukungan siswa dalam belajar, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Sistem pendidikan bukan untuk melabeli mereka dengan kata lulus atau tidak lulus.<br />
Ketiga, kita memang harus mulai meninggalkan paradigma belajar yang menekankan pada ujian. Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, bahkan pernah mengatakan sebelumnya kepada kita sebagai generasi penerus saat ini dan nanti, bahwa, "Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar dapat belajar dengan tenteram, karena dikejar-kejar oleh ujian yang sangat keras dalam tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya, sebaliknya mereka belajar untuk dapat nilai-nilai yang tinggi dalam raport sekolah atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini sebaliknyalah kita para pemimpin perguruan bersama-sama dengan Kementerian PP dan K mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit "examen cultus" dan "diploma jacht" (mengkultuskan ijasah dan diploma)".M Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-61631641755657113062011-02-05T02:01:00.000-08:002011-02-05T02:02:39.805-08:00Mendiknas: Penerbit Bebas Ajukan Buku untuk DinilaiKementerian Pendidikan Nasional memberikan kebebasan kepada penerbit mengajukan bukunya untuk dinilai kelayakannya oleh tim independen melalui proses evaluasi. "Setelah ditetapkan layak, buku ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai buku pengayaan di sekolah," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Jakarta, Jumat.<br />
<br />
Mendiknas mengatakan setidaknya penerbit dapat pertimbangkan dua aspek dalam mengajukan bukunya untuk dinilai. Pertama, dari sisi substansi dan kedua dari sisi kelayakan bisnis.<br />
<br />
<br />
"Tidak ada larangan, siapapun penerbitnya boleh mengajukan. Apapun judulnya dan mengajukan siapapun sebagai figur utamanya. Itu kita bebaskan sepenuhnya. Tidak masalah kalau ada penerbit yang mengajukan tokoh x,y, terus diajukan lolos, ya kita tawarkan," kata Mendiknas.<br />
<br />
Hadir pada acara Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas Suyanto, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas Diah Harjanti, dan Anggota Tim Penilai Buku Bana Kartasasmita dari Institut Teknologi Bandung dan Siti Rohmah Nurhayati dari Universitas Negeri Yogyakarta.<br />
<br />
Mendiknas mengatakan buku pengayaan atau nonteks pelajaran di sekolah meliputi pengayaan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, buku referensi, dan panduan pendidik. "Penilaian buku pengayaan berbeda dengan penilaian pada buku teks pelajaran yang harus merujuk kurikulum".<br />
Ia lebih lanjut menyebutkan, selama 2006-2010 jumlah buku nonteks pelajaran yang didaftarkan oleh penerbit sebanyak 27.029 judul.<br />
<br />
Setelah dinilai, kata Mendiknas, jumlah buku yang layak digunakan sebanyak 2.403 judul terdiri atas 1.342 buku pengetahuan, 346 buku keterampilan, 248 buku kepribadian, 179 buku referensi, dan 168 panduan pendidik. "Pilihannya banyak dan memenuhi uji tim independen," katanya.<br />
<br />
Bana Kartasasmita menyatakan buku pengayaan ditujukan untuk membantu pembaca agar gemar membaca dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Buku nonteks pelajaran juga harus memiliki ciri keindonesiaan, tidak mengandung unsuk SARA, dan dapat dibaca lintas kelas. " Buku itu juga disesuaikan dengan pertumbuhan psikologis anak dalam proses belajar," katanya.<br />
<br />
Sementara Siti Rohmah Nurhayati menyampaikan, terkait Buku Seri SBY yang beredar di sekolah, buku tersebut termasuk 30 buku yang dinilai olehnya. Penilaiannya, kata dia, diantaranya meliputi pengembangan kepribadian, motivasi, dan kerja keras. "Saya nilai buku layak dari sisi pengembangan kepribadian. Dari bahasa cukup runtut dan mudah diikuti. Sementara dari penyajian ilustrasi, tampilan, sampul dan sebagainya, semuanya di atas ambang kelayakan dengan kelayakan berbeda-beda," katanya.<br />
<br />
sumber: kompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-40136350490257952092011-01-04T06:17:00.000-08:002011-01-04T06:17:04.155-08:00Dana Abadi Pendidikan Siap Dikucurkan 2011 -Dana abadi Pendidikan yang kadang disebut dana abadi beasiswa Rp 1 trilyun siap dikucurkan tahun ini. Dana yang kini masih berada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ini dikucurkan bukan hanya untuk beasiswa akan tetapi juga riset mahasiswa.<br />
<br />
‘’Dasar dibentuknya dana abadi pendidikan ini ialah untuk meningkatkan percepatan sumber daya manusia khususnya untuk mahasiswa tingkat S2 dan S3,’’ ungkap Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, Selasa (04/12). Menurutnya, dana ini awalnya disetorkan sebesar 1 triliun, kemudian bunga dari dana ini sebesar tujuh persen, atau Rp 70 miliar bisa digunakan. ‘’Dihitung dengan tahun ini ialah Rp 140 miliar,’’ tuturnya.<br />
<br />
<a name='more'></a>Badan yang mengurusi dana ini pun telah terbentuk, yaitu Komite Pendidikan. Komite Pendidikan Komite Pendidikan sendiri diketuai oleh wakil presiden RI, Boediono, bersama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Sedangkan pelaksana harian ialah menteri pendidikan, Mohammad Nuh. ‘’ Kementerian lain yang terlibat ialah Bappenas dan kementerian lain yang terlibat dalam fungsi pendidikan,’’ tuturnya<br />
<br />
Menurutnya, dana ini bisa saja dicairkan siapa pun menteri pendidikannya, akan tetapi tidak untuk dana utamanya. ‘’Siapa pun menterinya bisa mencairkan, tetapi tidak di utak-atik dana utamanya, karena tiap tahun akan terakumulatif, dari Rp 140 miliar, jadi Rp 210 miliar, begitu seterusnya,’’ pungkasnyaM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-68638921665791421822010-12-24T05:45:00.000-08:002010-12-24T05:45:59.203-08:00Pendidikan untuk Transformasi SosialPendidikan di Indonesia mesti dilihat sebagai upaya merancang dan melakukan transformasi masa depan untuk menjawab tantangan yang lebih besar dan kompleks dengan memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini. Karena itu, pendidikan harus ditujukan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berani melakukan transformasi sosial selain memiliki kecerdasan akademik, berakhlak, dan terampil.<br />
<div class="quote"> <div><img alt="" height="38" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/2k10/images/quote_1.gif" width="43" /></div><div class="font20 c_abu pd_10"> <strong>Pendidikan harus bisa membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Tetapi kita belum juga sampai ke sana. </strong> </div><div class="font12 pl_10 c_abu">-- Doni Koesoema</div><div align="right"><img alt="" height="38" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/2k10/images/quote_2.gif" width="43" /></div></div>Dalam mewujudkan pendidikan yang bisa menjadi motor penggerak perubahan tatanan sosial masyarakat tersebut, diperlukan keseimbangan peran penyelenggaraan antara negara, komunitas, dan keluarga. Sebab, pendidikan menuntut kemitraan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, komunitas, dan masyarakat luas.<br />
<a name='more'></a><br />
Demikian rekomendasi dari sejumlah ilmuwan bidang pendidikan dalam pertemuan puncak Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) di Jakarta, pekan lalu. Semangat penyelenggaraan pendidikan nasional diminta untuk tetap mengacu pada amanat pendiri bangsa yang diperkuat dengan peningkatan kualitas untuk menghasilkan anak-anak bangsa yang siap menghadapi perubahan jaman.<br />
Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan, ada gejala bahwa bangsa ini lupa pada semangat pendiri bangsanya. Pendidikan di negara seharusnya dilaksanakan untuk perubahan masyarakat yang lebih baik.<br />
"Pendidikan harus bisa membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Tetapi kita belum juga sampai ke sana," ujar Doni.<br />
Perubahan masyarakat yang didorong pendidikan itu mesti juga diwujudkan dengan adanya pemerataan pendidikan, baik dalam hal akses dan kualitas, serta didukung infrastruktur yang dirancang untuk pendidikan berkelanjutan. Termasuk dalam hal ini adalah penyediaan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai alternatif bagi pendidikan akademik sekaligus anjuran bagi anak didik dan anggota masyarakat yang bermaksud mengembangkan keahlian profesionalnya.<br />
Perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk sarana belajar jarak jauh maupun sebagai prasarana peningkatan kualitas kurikulum yang menggabungkan kearifan lokal dan pendekatan dari bawah. Teknologi dapat pula digunakan untuk peningkatan dan pemerataan dalam akses ke sumber daya belajar dan sumber pengetahuan.<br />
Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina Jakarta, menambahkan, saat ini perlu gerakan sosial dalam pendidikan untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan. Tanggung jawab pendidikan bukan terletak di pundak pemerintah saja, tetapi juga keluarga, komunitas, dan semua elemen masyarakat lainnya.<br />
<br />
sumber :kompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-36496533474176858432010-12-24T05:42:00.000-08:002010-12-24T05:42:32.712-08:00Pesan Moral Melalui Pembelajaran Setiap pembelajaran di sekolah dapat menjadi pintu masuk ke pendidikan karakter melalui pengungkapan pesan moral dan keteladanan. Salah satunya melalui pembelajaran fisika modern.<br />
Sifat konsep/fenomena fisika modern yang jauh dari pengalaman empiris menjadikan pembelajaran fisika penuh dengan penalaran dan diskusi. Dari diskusi itulah pendidik bisa masuk pada pendidikan karakter.<br />
<a name='more'></a><br />
”Jadi pembelajaran fisika tidak boleh berhenti pada apa ini apa itu, tetapi harus masuk ke permasalahan mengapa, bagaimana, dan apa implikasinya,” ujar Prof Drs Nathan Hindarto lewat pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kamis (25/11), di Kampus Unnes, Gunungpati, Semarang.<br />
Melalui pidato berjudul ”Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Fisika Modern”, Nathan menegaskan pendidikan karakter dapat berjalan seiring dengan pembelajaran fisika modern.<br />
Oleh karena itu, pembelajaran fisika modern jangan hanya sebatas sekumpulan fenomena, fakta, teori, rumus, dan latihan soal-soal tetapi harus diikuti penyampaian pesan-pesan moral.<br />
Nathan menyatakan mengambil tema tentang tanggung jawab moral guru fisika modern dalam pendidikan karakter karena banyaknya peristiwa tawuran antarpelajar, antarmahasiswa, suporter sepak bola, hingga kerubutan yang terjadi di gedung parlemen. (SON)<br />
<br />
sumber :kompaasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-85907618144221473222010-12-24T05:40:00.000-08:002011-06-10T22:05:11.788-07:00Pendidikan Karakter Jangan Indoktrinasi<div class="artikel"><div class="tab_1" id="foto1" style="display: block;">Ilustrasi: Pendidikan karakter untuk anak mesti dibangun dengan memperkuat komunitas sekolah. Orang tua atau keluarga juga mesti terlibat dengan adanya program parenting class yang diadakan di sekolah.</div><div class="tab_1" id="foto1" style="display: block;"><br />
<div align="right" class="font10"></div></div><div class="tab_1" id="foto1" style="display: block;"><div align="right" class="font10"><br />
</div>Ilustrasi: Pendidikan karakter untuk anak mesti dibangun dengan memperkuat komunitas sekolah. Orang tua atau keluarga juga mesti terlibat dengan adanya program parenting class yang diadakan di sekolah.</div></div><div class="right w310 pl_10 pb_10 pt_5"><div class="pd_5 hl_1 c_orange"><b><br />
</b></div></div><div class="isi_berita pt_5"><b> </b>Pendidikan karakter yang bakal gencar dilaksanakan di dunia pendidikan Indonesia semestinya dilaksanakan dalam rangka membentuk dan memperkuat karakter bangsa. Karena itu, pendidikan karakter perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara bertahap supaya tidak menjadi sekadar pengetahuan atau indoktrinasi.<br />
<div class="quote"><div></div><div class="font20 c_abu pd_10"></div><div class="font20 c_abu pd_10"><b></b><br />
<a name='more'></a><br />
<div class="font20 c_abu pd_10"><b>Jangan sampai pendidikan karakter yang sebenarnya bagus itu nasibnya sama seperti P-4 di masa Orde Baru yang bentuknya indoktrinasi. </b> </div><div class="font12 pl_10 c_abu"><a href="http://stat.k.kidsklik.com/data/2k10/images/quote_1.gif" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" border="0" height="38" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/2k10/images/quote_1.gif" width="43" /></a>-- kata HAR Tilaar</div><div align="right"><img alt="" height="38" src="http://stat.k.kidsklik.com/data/2k10/images/quote_2.gif" width="43" /></div>Selain itu, pendidikan karakter yang dikembangkan sudah seharusnya berakar dari budaya bangsa Indonesia yang menyepakati Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan karakter yang ditanamkan pada anak-anak lewat pendidikan formal meliputi nilai-nilai yang khas Indonesia dan nilai-nilai universal.<br />
"Tidak bisa pemerintah mau gampang saja soal pendidikan karakter. Harus dipersiapkan dulu dasarnya dan bagaimana nanti bisa melaksanakannya dengan baik. Jangan sampai pendidikan karakter yang sebenarnya bagus itu nasibnya sama seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di masa Orde Baru yang bentuknya indoktrinasi," kata HAR Tilaar, Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam diskusi terbatas sejumlah pemerhati masalah pendidikan di Jakarta, Kamis (23/12/2010).<br />
Tilaar mengatakan, Bhineka Tunggal Ika mampu menjadi keunikan negara dan bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Keberhasilan Indonesia membentuk karakter anak-anak bangsa yang mampu hidup berdampingan dalam beragamnya suku bangsa, agama, ras, dan antargolongan akan menjadi kontribusi terbesar bangsa ini di kancah global.<br />
Charlotte K Priatna, Direktur Sekolah Athalia, menjelaskan mudah saja untuk menyampaikan pendidikan karakter dalam teori atau mata pelajaran. Namun, sekolah yang memang berkomitmen untuk membentuk anak-anak yang cerdas dan berkarakter justru harus mampu membudayakannya di dalam diri anak-anak yang didukung semua anggota komunitas sekolah.<br />
"Jangan pendidikan karakter itu cuma letupan-letupan saja. Seperti kantin jujur yang bagus, kini hampir tak lagi terdengar gaungnya. Kita harus komitmen untuk menjalankan pendidikan karakter di setiap sekolah," kata Charlotte.<br />
Sekolah yang terdiri dari prasekolah hingga SMA tersebut selama 15 tahun menerapkan pendidikan karakter yang berkesinambungan. Di SD, misalnya pendidikan karakter untuk menjadikan siswa yang mandiri bertanggung jawab, sedangkan di SMP membentuk siswa yang peduli dan berbagi. Sementara di SMA diperkuat dengan pembentukan karakter yang mampu memberi pengaruh pada orang lain lewat kepemimpinan serta berkontribusi pada lingkungannya.<br />
Menurut Charlotte, pendidikan karakter untuk anak mesti dibangun dengan memperkuat komunitas sekolah. Orang tua atau keluarga juga mesti terlibat dengan adanya program parenting class yang diadakan di sekolah.<br />
<br />
sumber :kompas <br />
</div></div></div>M Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-54083741433020828582010-12-24T05:33:00.000-08:002010-12-24T05:33:43.086-08:002011, Dana BOS Dikelola Pemda Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini dikelola langsung oleh masing sekolah rawan akan penyelewengan. Terkait hal itu, pada 2011 mendatang pengelolaan dana BOS akan dikelola oleh Pemerintah daerah (Pemda) setempat. Demikian disampaikan Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, <br />
<a name='more'></a>Ia mengatakan, pemindahan pengelolaan itu dilakukan karena banyaknya keluhan adanya penarikan biaya tambahan untuk kebutuhan sekolah dari wali murid. Sebelumnya, lanjut dia, pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kendal dan diduga banyak penyelewengan dana yang terjadi.<br />
<br />
"Kami hanya bertugas mengelola, bukan mengambil alih dana BOS," katanya seusai Seminar Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) Menuju Kabupaten Kendal Yang Kondusif di Aula Mapolres Kendal.<br />
<br />
Menurut dia, penyelewengan yang terjadi dilakukan oleh oknum tenaga pendidik yang mengelola dana tersebut. Dia menjelaskan dirinya pernah menerima pesan singkat dari seorang oknum pengajar yang ingin membayar hutang namun harus menunggu dana tersebut dicairkan.<br />
<br />
Dia juga mengakui selama ini, pihaknya banyak menerima laporan dugaan penyimpangan penggunaan BOS di beberapa sekolah, seperti penarikan biaya sebesar Rp500.000 untuk pembelian buku pelajaran yang seharusnya masuk dalam anggaran BOS. Pihaknya mengharapkan dengan adanya perubahan pengelola, maka penyelewengan dana BOS dapat diminimalisasikan dan penyampaiaannya bisa maksimal. "Diharapkan dengan ditanganinya BOS oleh pemkab, penggunaan dana BOS dapat lebih akuntabel dan transparan," katanya.<br />
<br />
Dia mengatakan perencanaan itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan pihaknya hanya melakukan peraturan tersebut. "Kebijakan tersebut merupakan hasil dari rapat para bupati di jakarta beberapa waktu lalu," jelasnya.<br />
<br />
Dia menambahkan Kendal akan menerima penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar delapan miliar rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 26 miliar yang sebagian besarnya dipergunakan untuk pendidikan. Menurut dia, pihaknya belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan untuk membiayai semua siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hingga kini, katanya, masih ada 29.000 siswa yang harus dibantu agar tidak putus sekolah.<br />
<br />
sumber : republikaM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-7578184196872099352010-12-24T05:31:00.000-08:002010-12-24T05:31:25.552-08:00Pemda Diultimatum Perhatikan PendidikanKementerian Pendidikan Nasional menyatakan akan memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah (pemda) yang tidak peduli terhadap pendidikan di daerahnya. Melalui angka partisipasi daerah (APK) yang angkanya masih rendah, pemerintah akan melihat daerah mana saja yang pendidikannya belum merata.<br />
<br />
<a name='more'></a>"Kalau mereka (pemda) kurang bereaksi terhadap angka tersebut maka kita yang akan masuk, kita kejar dan akan kita permalukan daerahnya," ujar Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal, di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (21/12).<br />
<br />
Selain memberikan ultimatum, pemerintah juga mensosialisasikan ke DPRD bahwa APK pendidikan yang rendah adalah masalah yang harus diselesaikan secara serius. "Kepala dinas pendidikan kotanya juga akan kami panggil begitu pula dengan kepala dinas provinsi yang akan memberikan ultimatum kepada dinas pendidikan di kabupaten," tegas Fasli.M Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-64158928128905390012010-12-24T05:29:00.001-08:002010-12-24T05:30:16.350-08:00Pendidikan Gagal Ciptakan Kader Mandiri dan Inovatif Dunia pendidikan di Indonesia dinilai gagal menghasilkan kader yang memiliki jiwa kemandirian dan inovatif. Pendidikan di Indonesia hanya mencetak dan menyiapkan para karyawan dan kuli. <br />
<br />
Demikian disampaikan oleh Direktur The Islamic College, Jakarta, Kholid Al Walid. " Sekolah-sekolah hanya mempersiapklan kuli semata dan bukan pemikir,"kata dia dalam Refleksi Akhir Tahun "Indonesia di Simpang Jalan", yang digelar The Islamic College, di Jakarta, Jumat (24/12)<br />
<br />
<a name='more'></a>Kholid mengungkapkan, kondisi ini diakibatkan oleh orientasi pragmatis yang melatarbelakangi tujuan belajar baik dari murid ataupun orangtua. Orientasi belajar lebih mengedepankan pekerjaan dan materi. Sehingga tak heran jika jurusan-jurusan non agama seperti kedokteran, akuntansi, ekonomi dan lainnya. <br />
<br />
Sebaliknya, jurusan-jurusan agama sepi peminat bahkan pernah ada wacana fakultas Ushuluddin di berbagai kampus Islam sedianya akan ditutup. "Fakultas agama sepi peminat dan cenderung mati, ada indikasi seluruh fakultas ushuluddin mau dihilangkan padahal kita butuh para pemikir seperti Cak Nur dan Gus Dur,"kata dia.<br />
<br />
Untuk itu, dikatakan Khalid, untuk memperbaiki dunia pendidikan di Indonesi butuh grand design yang menyangkut sistem, kurikulum, metode, dan konsep. Sebab kurikulum, kebijakan, dan sistem pendidikan berubah-ubah seiring bergantinya menteri. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberlakukan politik pendidikan. <br />
<br />
Politik pendidikan tak lain adalah langkah memberdayakan para alumni perguruan tinggi di Indonesia dan melibatkan mereka dalam perumusan kebijakan yang menyangkut maslahat bangsa dan negara. Hal tersebut diterapkan oleh Negara Jepang yang menjalin komunikasi intens dengan para alumni yang pernah belajar di sejumlah perguruan tinggi mereka."Indonesia selalu berkutat dengan diri sendiri,"kata dia.<br />
<br />
sumber: republikaM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-53001838638735066452010-12-24T05:28:00.000-08:002010-12-24T05:28:38.297-08:0080 Persen Anak Indonesia Putus Sekolah Karena Ekonomi Terkait belum meratanya pendidikan di Indonesia, Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal menyatakan pemerintah mempunyai data daerah mana saja yang pendidikannya perlu diintervensi. Setelah pemerintah melakukan pendataan, ternyata diketahui banyak yang tidak melanjutkan sekolah itu karena alasan ekonomi.<br />
<br />
"Delapan puluh persen menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah," tutur Wamendiknas di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (21/12).<br />
<br />
<a name='more'></a>Masalah kedua, di daerah pedalaman banyak sekolah yang jarak sekolah dengan rumah jauh. Itu lantaran Indonesia merupakan negara kepulauan, bergunung-gunung dan populasinya tersebar di sehingga pemerintah mengakui belum bisa menjamin pendidikan layaknya seperti di perkotaan di mana tiga kilometer pasti sudah ada fasilitas pendidikan.<br />
<br />
"Masalah ketiga ialah anak usia seklah ini sudah diwajibkan kawin muda sehingga keterbatasan waktu untuk bersekolah makin tinggi," terang Fasli.<br />
<br />
Fasli mengatakan pemerintah pusat terus bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kota untuk memastikan berapa yang jumlah anak yang perlu diakomodir untuk wajib belajar. "Dari sensus penduduk pun kita sudah pelajari berapa jumlah penduduk dan distribusinya sampai kabupaten kota," katanya.<br />
<br />
Dari sensus penduduk itu, imbuh Fasli, pemerintah mengaitkan berapa anak usia sekolah yang sudah terakomodir untuk bersekolah atau belum. Dari keduanya itu, pemerintah mendapatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD dan SMP. "Dari sana kita ketahui mana kabupaten kota yang masih tertinggal," ungkap dia.<br />
<br />
sumber : republikaM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-35866888906341074542010-12-15T23:32:00.000-08:002010-12-15T23:36:44.628-08:00Program Sekolah Gratis di Sumsel Terus Dievaluasi Pelaksanaan sekolah gratis di Sumatera Selatan, sejak diluncurkan dua tahun lalu hingga saat ini terus dievaluasi, supaya diketahui perkembangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu tersebut. Pihaknya terus mengevaluasi perkembangan sekolah gratis tersebut karena itu merupakan program utama Gubernur H Alex Noerdin, kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel , Ade Karyana di Palembang, Rabu.<br />
<h4 class="title-news" style="font-size: 12px;"><a href="http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/10/15/140594-akad-apa-yang-terbaik-untuk-pembiayaan-sekolah-dan-kesehatan">Akad Apa yang Terbaik untuk Pembiayaan Sekolah dan Kesehatan</a></h4><a name='more'></a>Dikatakannya, sekolah gratis itu salah satu program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah itu, sehingga pelaksanaannya perlu terus dievaluasi. Selain itu program tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan yang ada, karena bila masyarakatnya lebih berkualitas maka pembangunan di daerah itu diharapkan semakin maju, ujar dia pula.<br />
<br />
Menurut dia, selain itu evaluasi tersebut untuk mengetahui bila masih ada sekolah yang tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam pendidikan, seperti tidak diperkenankan bagi sekolah membebankan biaya kepada siswa.<br />
<br />
Kalau masih ada sekolah memungut biaya, maka pihaknya akan menindak sesuai prosedur yang telah disepakati, ujar dia lagi.<br />
Yang jelas, sekolah gratis itu harus berjalan lancar, sehingga tidak ada alasan lagi bagi warga untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya, kata dia.<br />
<br />
Selain itu pendidikan gratis itu diprioritaskan bagi sekolah umum dan kejuruan, bukan sekolah yang berstandar internasional, katanya tanpa menyebutkan hasil evaluasi dimaksud.<br />
<br />
sumber : kompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-41311446518097100992010-12-15T23:27:00.000-08:002010-12-15T23:27:21.619-08:00Ada 1,3 Juta Anak Cerdas Istimewa di IndonesiaIndonesia memiliki sekitar 1,3 juta anak usia sekolah yang berpotensi Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) atau kerap disebut 'gifted-talented'. Sayangnya, baru 9.500 (0,7%) anak yang sudah mendapat layanan khusus dalam bentuk program akselerasi/ percepatan.<br />
<br />
"Masih sangat banyak siswa CIBI belum memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka," kata Sekjen Asosiasi Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung Pendidikan Khusus untuk Siswa Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (Asosiasi CIBI) Nasional, Amril Muhammad di Jakarta, Selasa (14/12).<br />
<br />
Amril menambahkan seharusnya CIBI perlu mendapatkan akselerasi. Ada dua macam akselerasi yang dapat dilakukan, yaitu akselerasi kontens base dan grade base. Disebut akselerasi kontens jika siswa mampu menguasai bidang ilmu dengan baik. Sementara itu, akselerasi grade jenjang sekolah seperti siswa yang seharusnya sekolah tiga tahun, bisa dipersingkan menjadi dua tahun. "Mereka memiliki kecepatan menyerap lebih dari teman sebayanya," papar Amir.<br />
<br />
Perhatian khusus tidak dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi, tetapi semata-mata untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Untuk program akselerasi misalnya, ini mencakup grade dan konten. Berdasarkan data tahun 2009, dari 260.471 sekolah, baru 311 sekolah yang memiliki program layanan khusus bagi anak CIBI.<br />
<br />
<a name='more'></a>Ia menyebutkan bahwa sejumlah ciri anak 'gifted-talented' dapat dikenali antara lain dari kecerdasan intelektualnya yang very superior. Seperti, skor IQ (Intelligence Quotient) 130 ke atas, dengan menggunakan skala Wechsler.<br />
<br />
Saat ini ada 311 sekolah yang menyelenggarakan CIBI, di seluruh Indonesia dari 22 provinsi, baik sekolah negeri maupun swasta, serta 10 madrasah, dan yang terbanyak di Provinsi Jawa Timur.<br />
<br />
Siswa Pintar Dibajak<br />
<br />
Siswa CIBI biasanya diambil oleh perguruan tinggi dari negara luar, seperti dari Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Sekarang Korea Selatan juga mulai agresif. "Ada sekitar 300 orang lebih bibit unggul kita yang diambil oleh negara luar, karena mereka mampu memberikan iming-iming kesejahteraan melebihi dari kita," kata Amir.<br />
<br />
Amril menyebutkan bibit unggul yang diambil itu terutama berada di kota besar seperti Malang, Semarang, Jakarta, Bandung, dan Makassar. Bahkan di Singapura, mereka ditawari bekerja sampai usia 55 tahun, sehingga usia produktifnya habis baru dikembalikan ke Indonesia.<br />
<br />
"Nah andaikan kita bisa melakukan yang terbaik untuk mereka, dipastikan Indonesia akan berkembang," katanya.<br />
<br />
Menurut dia anak pintar dan cerdas ini mendapat beasiswa dari negara asing, terutama jalurnya melalui jalur olimpiade-olimpiade. "Jadi kalau ada lomba olimpiade di luar negeri, kamar anak Indonesia dihampiri oleh agen-agen asing tersebut, untuk ditawari fasilitas dan segala macamnya," terang Amir.<br />
<br />
Sementara itu, perguruan tinggi di dalam negeri tidak melakukan pendekatan itu. Untuk menjawab permasalahan pembajakan tersebut perlu seluruh pemangku kebijakan melakukan program yang komprehensif bagi anak-anak berbebutuhan khusus ini.<br />
<br />
Sumber : republikaM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-48351826172821668812010-12-14T22:11:00.000-08:002010-12-15T23:28:27.904-08:00permasalahan pendidikan dan pemerintahanperhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.<br />
<br />
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.<br />
<br />
Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.<br />
<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”<br />
<br />
Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas<br />
<br />
”Pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.<br />
<br />
Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”.<br />
<br />
Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.<br />
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.<br />
<br />
sumber : artikel mulianiM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-37711786741626748212010-12-14T21:49:00.000-08:002010-12-15T23:29:58.903-08:00Budaya Malu, Kendala Mendata Buta Aksara Sedikitnya 9.000 warga di 33 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditemukan masih buta aksara. Enam tahun lalu jumlahnya masih mencapai 59 ribu jiwa.<br />
Kalau mereka berterus terang, petugas akan mengajari mereka melalui program keaksaraan fungsional tersebut.<br />
-- Bambang Setiono<br />
<br />
Demikian diungkapkan Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang, Bambang Setiono, Rabu (15/12/2010). Dia menambahkan, banyaknya warga yang masih buta aksara tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena keterbelakangan ekonomi dan rendahnya kesadaran terhadap pendidikan.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
"Namun, secara bertahap dipastikan akan terus berkurang melalui program keaksaraan fungsional dan pemberantasan buta aksara secara berkelompok di desa masing-masing," ujar Bambang.<br />
<br />
Dia mengemukakan, warga yang terdeteksi masih mengalami buta aksara tersebut rata-rata sudah berusia di atas 45 tahun dan sebagian besar berdomisili di kawasan pedesaan. Ia mengakui, sebenarnya jumlah warga Kabupaten Malang yang masih buta aksara jauh lebih banyak ketimbang angka yang sudah terdeteksi, karena pada umumnya warga yang buta aksara tersebut memilih menyembunyikan kondisinya ketimbang mengakui terus terang.<br />
<br />
"Sebenarnya, kalau mereka berterus terang, petugas akan mengajari mereka melalui program keaksaraan fungsional tersebut. Namun, faktanya mereka lebih memilih "diam" karena malu," katanya.<br />
<br />
Namun demikian, katanya, pihaknya akan terus "bergerilya" mencari (mendata) warga yang belum bisa membaca dan menulis tersebut. "Berbagai cara dan upaya akan kami lakukan agar mereka yang malu mengakui masih buta aksara ini bisa lebih terbuka agar segera diajari melalui program keaksaraan fungsional tersebut," ujarnya.<br />
<br />
Sumber : kompasM Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-65689363704283863802010-12-09T10:08:00.000-08:002010-12-09T10:08:14.851-08:00» PNS Doyan Korupsi<a href="http://www.surya.co.id/2010/12/09/kpk-pns-doyan-korupsi.html">SURYA Online » KPK: PNS Doyan Korupsi</a>M Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7615591265553640452.post-2543493008897666932010-12-08T03:50:00.001-08:002010-12-15T23:33:39.431-08:00Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri sipilBagi PNS berlaku ketentuan seperti yang tercantum dalam peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil,juga Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai. Berdasarkan PP No 30 tahun 1980 itu terdapat 26 butir kewajiban dan 18 butir larangan bagi PNS sebagai berikut:<br />
<a name='more'></a><br />
*Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi hal hal sebagai berikut:<br />
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.<br />
2. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menhindarkan segala sesuatu yg dpat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan,diri sendiri,atau pihak lain.<br />
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara,pemerintah,dan Pegawai Negeri Sipil.<br />
4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br />
5. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.<br />
6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung meyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.<br />
7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian,kesadaran,dan tanggung jawab.<br />
8. Bekerja dengan jujur,tertib,cermat,dan bersemangat untuk kepentingan negara.<br />
9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan,kekompakan,persatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.<br />
10. Segera melaporkan kepada atasannya,apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah terutama dibidang keamanan,keuangan,dan materiil.<br />
11. Mentaati ketentuan jam kerja.<br />
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.<br />
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.<br />
14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.<br />
15. Bertindak dan bersikap tegas.tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.<br />
16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.<br />
17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.M Hidir Hasibuanhttp://www.blogger.com/profile/05683446388816172457noreply@blogger.com0