RSS Feeds
Kementerian Pendidikan Nasional memberikan kebebasan kepada penerbit mengajukan bukunya untuk dinilai kelayakannya oleh tim independen melalui proses evaluasi. "Setelah ditetapkan layak, buku ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai buku pengayaan di sekolah," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Jakarta, Jumat.
Mendiknas mengatakan setidaknya penerbit dapat pertimbangkan dua aspek dalam mengajukan bukunya untuk dinilai. Pertama, dari sisi substansi dan kedua dari sisi kelayakan bisnis.
"Tidak ada larangan, siapapun penerbitnya boleh mengajukan. Apapun judulnya dan mengajukan siapapun sebagai figur utamanya. Itu kita bebaskan sepenuhnya. Tidak masalah kalau ada penerbit yang mengajukan tokoh x,y, terus diajukan lolos, ya kita tawarkan," kata Mendiknas.
Hadir pada acara Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas Suyanto, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas Diah Harjanti, dan Anggota Tim Penilai Buku Bana Kartasasmita dari Institut Teknologi Bandung dan Siti Rohmah Nurhayati dari Universitas Negeri Yogyakarta.
Mendiknas mengatakan buku pengayaan atau nonteks pelajaran di sekolah meliputi pengayaan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, buku referensi, dan panduan pendidik. "Penilaian buku pengayaan berbeda dengan penilaian pada buku teks pelajaran yang harus merujuk kurikulum".
Ia lebih lanjut menyebutkan, selama 2006-2010 jumlah buku nonteks pelajaran yang didaftarkan oleh penerbit sebanyak 27.029 judul.
Setelah dinilai, kata Mendiknas, jumlah buku yang layak digunakan sebanyak 2.403 judul terdiri atas 1.342 buku pengetahuan, 346 buku keterampilan, 248 buku kepribadian, 179 buku referensi, dan 168 panduan pendidik. "Pilihannya banyak dan memenuhi uji tim independen," katanya.
Bana Kartasasmita menyatakan buku pengayaan ditujukan untuk membantu pembaca agar gemar membaca dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Buku nonteks pelajaran juga harus memiliki ciri keindonesiaan, tidak mengandung unsuk SARA, dan dapat dibaca lintas kelas. " Buku itu juga disesuaikan dengan pertumbuhan psikologis anak dalam proses belajar," katanya.
Sementara Siti Rohmah Nurhayati menyampaikan, terkait Buku Seri SBY yang beredar di sekolah, buku tersebut termasuk 30 buku yang dinilai olehnya. Penilaiannya, kata dia, diantaranya meliputi pengembangan kepribadian, motivasi, dan kerja keras. "Saya nilai buku layak dari sisi pengembangan kepribadian. Dari bahasa cukup runtut dan mudah diikuti. Sementara dari penyajian ilustrasi, tampilan, sampul dan sebagainya, semuanya di atas ambang kelayakan dengan kelayakan berbeda-beda," katanya.
sumber: kompas
Tampilkan postingan dengan label berita pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label berita pendidikan. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 05 Februari 2011
Selasa, 04 Januari 2011
Dana Abadi Pendidikan Siap Dikucurkan 2011
-Dana abadi Pendidikan yang kadang disebut dana abadi beasiswa Rp 1 trilyun siap dikucurkan tahun ini. Dana yang kini masih berada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ini dikucurkan bukan hanya untuk beasiswa akan tetapi juga riset mahasiswa.
‘’Dasar dibentuknya dana abadi pendidikan ini ialah untuk meningkatkan percepatan sumber daya manusia khususnya untuk mahasiswa tingkat S2 dan S3,’’ ungkap Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, Selasa (04/12). Menurutnya, dana ini awalnya disetorkan sebesar 1 triliun, kemudian bunga dari dana ini sebesar tujuh persen, atau Rp 70 miliar bisa digunakan. ‘’Dihitung dengan tahun ini ialah Rp 140 miliar,’’ tuturnya.
‘’Dasar dibentuknya dana abadi pendidikan ini ialah untuk meningkatkan percepatan sumber daya manusia khususnya untuk mahasiswa tingkat S2 dan S3,’’ ungkap Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, Selasa (04/12). Menurutnya, dana ini awalnya disetorkan sebesar 1 triliun, kemudian bunga dari dana ini sebesar tujuh persen, atau Rp 70 miliar bisa digunakan. ‘’Dihitung dengan tahun ini ialah Rp 140 miliar,’’ tuturnya.
Jumat, 24 Desember 2010
Pendidikan untuk Transformasi Sosial
Pendidikan di Indonesia mesti dilihat sebagai upaya merancang dan melakukan transformasi masa depan untuk menjawab tantangan yang lebih besar dan kompleks dengan memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini. Karena itu, pendidikan harus ditujukan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berani melakukan transformasi sosial selain memiliki kecerdasan akademik, berakhlak, dan terampil.
Dalam mewujudkan pendidikan yang bisa menjadi motor penggerak perubahan tatanan sosial masyarakat tersebut, diperlukan keseimbangan peran penyelenggaraan antara negara, komunitas, dan keluarga. Sebab, pendidikan menuntut kemitraan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, komunitas, dan masyarakat luas.
Pendidikan harus bisa membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Tetapi kita belum juga sampai ke sana.
-- Doni Koesoema
Pesan Moral Melalui Pembelajaran
Setiap pembelajaran di sekolah dapat menjadi pintu masuk ke pendidikan karakter melalui pengungkapan pesan moral dan keteladanan. Salah satunya melalui pembelajaran fisika modern.
Sifat konsep/fenomena fisika modern yang jauh dari pengalaman empiris menjadikan pembelajaran fisika penuh dengan penalaran dan diskusi. Dari diskusi itulah pendidik bisa masuk pada pendidikan karakter.
Sifat konsep/fenomena fisika modern yang jauh dari pengalaman empiris menjadikan pembelajaran fisika penuh dengan penalaran dan diskusi. Dari diskusi itulah pendidik bisa masuk pada pendidikan karakter.
Pendidikan Karakter Jangan Indoktrinasi
Ilustrasi: Pendidikan karakter untuk anak mesti dibangun dengan memperkuat komunitas sekolah. Orang tua atau keluarga juga mesti terlibat dengan adanya program parenting class yang diadakan di sekolah.
Pendidikan karakter yang bakal gencar dilaksanakan di dunia pendidikan Indonesia semestinya dilaksanakan dalam rangka membentuk dan memperkuat karakter bangsa. Karena itu, pendidikan karakter perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara bertahap supaya tidak menjadi sekadar pengetahuan atau indoktrinasi.
2011, Dana BOS Dikelola Pemda
Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini dikelola langsung oleh masing sekolah rawan akan penyelewengan. Terkait hal itu, pada 2011 mendatang pengelolaan dana BOS akan dikelola oleh Pemerintah daerah (Pemda) setempat. Demikian disampaikan Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti,
Pemda Diultimatum Perhatikan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan akan memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah (pemda) yang tidak peduli terhadap pendidikan di daerahnya. Melalui angka partisipasi daerah (APK) yang angkanya masih rendah, pemerintah akan melihat daerah mana saja yang pendidikannya belum merata.
Pendidikan Gagal Ciptakan Kader Mandiri dan Inovatif
Dunia pendidikan di Indonesia dinilai gagal menghasilkan kader yang memiliki jiwa kemandirian dan inovatif. Pendidikan di Indonesia hanya mencetak dan menyiapkan para karyawan dan kuli.
Demikian disampaikan oleh Direktur The Islamic College, Jakarta, Kholid Al Walid. " Sekolah-sekolah hanya mempersiapklan kuli semata dan bukan pemikir,"kata dia dalam Refleksi Akhir Tahun "Indonesia di Simpang Jalan", yang digelar The Islamic College, di Jakarta, Jumat (24/12)
Demikian disampaikan oleh Direktur The Islamic College, Jakarta, Kholid Al Walid. " Sekolah-sekolah hanya mempersiapklan kuli semata dan bukan pemikir,"kata dia dalam Refleksi Akhir Tahun "Indonesia di Simpang Jalan", yang digelar The Islamic College, di Jakarta, Jumat (24/12)
80 Persen Anak Indonesia Putus Sekolah Karena Ekonomi
Terkait belum meratanya pendidikan di Indonesia, Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal menyatakan pemerintah mempunyai data daerah mana saja yang pendidikannya perlu diintervensi. Setelah pemerintah melakukan pendataan, ternyata diketahui banyak yang tidak melanjutkan sekolah itu karena alasan ekonomi.
"Delapan puluh persen menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah," tutur Wamendiknas di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (21/12).
"Delapan puluh persen menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah," tutur Wamendiknas di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (21/12).
Rabu, 15 Desember 2010
Program Sekolah Gratis di Sumsel Terus Dievaluasi
Pelaksanaan sekolah gratis di Sumatera Selatan, sejak diluncurkan dua tahun lalu hingga saat ini terus dievaluasi, supaya diketahui perkembangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu tersebut. Pihaknya terus mengevaluasi perkembangan sekolah gratis tersebut karena itu merupakan program utama Gubernur H Alex Noerdin, kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel , Ade Karyana di Palembang, Rabu.
Akad Apa yang Terbaik untuk Pembiayaan Sekolah dan Kesehatan
Ada 1,3 Juta Anak Cerdas Istimewa di Indonesia
Indonesia memiliki sekitar 1,3 juta anak usia sekolah yang berpotensi Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) atau kerap disebut 'gifted-talented'. Sayangnya, baru 9.500 (0,7%) anak yang sudah mendapat layanan khusus dalam bentuk program akselerasi/ percepatan.
"Masih sangat banyak siswa CIBI belum memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka," kata Sekjen Asosiasi Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung Pendidikan Khusus untuk Siswa Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (Asosiasi CIBI) Nasional, Amril Muhammad di Jakarta, Selasa (14/12).
Amril menambahkan seharusnya CIBI perlu mendapatkan akselerasi. Ada dua macam akselerasi yang dapat dilakukan, yaitu akselerasi kontens base dan grade base. Disebut akselerasi kontens jika siswa mampu menguasai bidang ilmu dengan baik. Sementara itu, akselerasi grade jenjang sekolah seperti siswa yang seharusnya sekolah tiga tahun, bisa dipersingkan menjadi dua tahun. "Mereka memiliki kecepatan menyerap lebih dari teman sebayanya," papar Amir.
Perhatian khusus tidak dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi, tetapi semata-mata untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Untuk program akselerasi misalnya, ini mencakup grade dan konten. Berdasarkan data tahun 2009, dari 260.471 sekolah, baru 311 sekolah yang memiliki program layanan khusus bagi anak CIBI.
"Masih sangat banyak siswa CIBI belum memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka," kata Sekjen Asosiasi Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung Pendidikan Khusus untuk Siswa Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (Asosiasi CIBI) Nasional, Amril Muhammad di Jakarta, Selasa (14/12).
Amril menambahkan seharusnya CIBI perlu mendapatkan akselerasi. Ada dua macam akselerasi yang dapat dilakukan, yaitu akselerasi kontens base dan grade base. Disebut akselerasi kontens jika siswa mampu menguasai bidang ilmu dengan baik. Sementara itu, akselerasi grade jenjang sekolah seperti siswa yang seharusnya sekolah tiga tahun, bisa dipersingkan menjadi dua tahun. "Mereka memiliki kecepatan menyerap lebih dari teman sebayanya," papar Amir.
Perhatian khusus tidak dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi, tetapi semata-mata untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Untuk program akselerasi misalnya, ini mencakup grade dan konten. Berdasarkan data tahun 2009, dari 260.471 sekolah, baru 311 sekolah yang memiliki program layanan khusus bagi anak CIBI.
Selasa, 14 Desember 2010
permasalahan pendidikan dan pemerintahan
perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.
Budaya Malu, Kendala Mendata Buta Aksara
Sedikitnya 9.000 warga di 33 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditemukan masih buta aksara. Enam tahun lalu jumlahnya masih mencapai 59 ribu jiwa.
Kalau mereka berterus terang, petugas akan mengajari mereka melalui program keaksaraan fungsional tersebut.
-- Bambang Setiono
Demikian diungkapkan Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang, Bambang Setiono, Rabu (15/12/2010). Dia menambahkan, banyaknya warga yang masih buta aksara tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena keterbelakangan ekonomi dan rendahnya kesadaran terhadap pendidikan.
Kalau mereka berterus terang, petugas akan mengajari mereka melalui program keaksaraan fungsional tersebut.
-- Bambang Setiono
Demikian diungkapkan Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang, Bambang Setiono, Rabu (15/12/2010). Dia menambahkan, banyaknya warga yang masih buta aksara tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena keterbelakangan ekonomi dan rendahnya kesadaran terhadap pendidikan.
Kamis, 02 Desember 2010
Motivasi Anak Didik Menumbuhkan Kepenasaran Intelektual
Memotivasi Anak Didik Menumbuhkan Kepenasaran Intelektual
Peserta didik idealnya dimotivasi untuk sering bertanya apa yang dia ingin tahu, sehingga akan secara otomatis menimbulkan keingintahuan dari dalam dirinya atau kepenasaran intelektual (intellectual curiosity). Dalam diri mereka juga harus ditanamkan bahwa belajar itu hal yang menyenangkan.
“Selanjutnya difasilitasi dan diberi keleluasaan untuk mengetahui jawabannya”, ujar aktivis pendidikan Heri Hendrayana Harris (Gola Gong) saat memberikan keterangan pers usai berbicara pada seminar Wisuda UT Periode IV Tahap III 2010 di Universitas Terbuka, di Pondok Cabe, Senin, (29/11).
Heri merupakan salah satu pembicara dalam seminar dengan tema 'Peran Guru dalam Mengembangkan Kepenasaran Intektual (Intelektual Curiosity) Peserta Didik'. Menurut Heri, peranan guru sangat penting untuk mendorong peserta didiknya proaktif dalam mengembangkan kepenasaran intelektual yang berimplikasi pada kemajuan hidup dan sekelilingnya.
Sementara penggerak Komunitas HONG, Pusat Kajian Mainan dan Permainan Rakyat, Mohamad Zaini Alif, memberikan paparan dengan judul 'Pengajaran dalam Mainan dan Permainan Rakyat Sebagai Media Pengembangan Keingintahuan Intelektual'. “Di balik mainan dan permainan, dapat meningkatkan motorik dan kreativitas anak, melalui keingintahuan intelektual kita ternyata memberikan banyak nilai dan pendidikan untuk anak, serta dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu,” katanya.
Zaini mengharapkan, generasi penerus menjadi generasi yang tekun dan rajin memelihara rasa ingin tahu (curiosity) untuk kemudian siap berpetualang mengarungi luasnya samudera pengetahuan.
Sementara itu, aktivis pendidikan lainnya, Raden Rizki Mulyawan Kartanegara Hayang Denda Kusuma (Dik Doang), mengatakan kepada para peserta agar dapat memahami cara untuk membangkitkan kepenasaran intelektual kepada peserta didik melalui pembelajaran alam seperti yang dilakukan komunitas Jurang Doank yang digagasnya.
Menurut Dik, manusia itu ada dua garis, pertama adalah manusia itu awalnya bodoh tidak mengetahui, kemudian dia belajar pada yang maha mengetahui sehingga dia menjadi pintar. Kemudian setelah pintar, dia mengasah kepintarannya sehingga dia menjadi orang yang cerdas, dan orang yang cerdas tidak lagi menunjukkan almamaternya, misal ini UT, ini UI, dan sebagainya.
Orang yang cerdas, kata Dik, tetap gelisah dengan kecerdasannya, orang cerdas di dalam kelas sudah bermanfaat bagi teman-temannya. Contohnya ketua kelas dia orang yang tidak pintar, tapi dia dipercaya. ''Nah pendidikan berhenti kepada melahirkan anak-anak yang pintar dan ini berbahaya, seharusnya menjadi anak-anak yang cerdas,'' jelasnya.
Tapi, kata Dik, orang cerdas jangan berhenti, dia tetap gelisah dengan kecerdasannya, orang itu mengasah lagi dengan ilmunya, jadilah orang itu orang yang berwawasan. “Orang yang berwawasan bicara padanya, ya ampun demikian indahnya, karena tidak ada pertanyaan apapun yang tidak mampu dia jawab,” jelasnya.
Orang yang telah berwawasan diasah lagi dengan wawasannya, jangan hanya menatap pada wawasan, jadilah dia orang yang bercakrawala. “Orang yang bercakrawala ini dia tidak perlu menjadi menteri, menjadi apapun, karena orang yang punya kedudukan akan bertanya kepada dia,” tegas Dik menambahkan.
Sumber:Republika.com
Peserta didik idealnya dimotivasi untuk sering bertanya apa yang dia ingin tahu, sehingga akan secara otomatis menimbulkan keingintahuan dari dalam dirinya atau kepenasaran intelektual (intellectual curiosity). Dalam diri mereka juga harus ditanamkan bahwa belajar itu hal yang menyenangkan.
“Selanjutnya difasilitasi dan diberi keleluasaan untuk mengetahui jawabannya”, ujar aktivis pendidikan Heri Hendrayana Harris (Gola Gong) saat memberikan keterangan pers usai berbicara pada seminar Wisuda UT Periode IV Tahap III 2010 di Universitas Terbuka, di Pondok Cabe, Senin, (29/11).
Heri merupakan salah satu pembicara dalam seminar dengan tema 'Peran Guru dalam Mengembangkan Kepenasaran Intektual (Intelektual Curiosity) Peserta Didik'. Menurut Heri, peranan guru sangat penting untuk mendorong peserta didiknya proaktif dalam mengembangkan kepenasaran intelektual yang berimplikasi pada kemajuan hidup dan sekelilingnya.
Sementara penggerak Komunitas HONG, Pusat Kajian Mainan dan Permainan Rakyat, Mohamad Zaini Alif, memberikan paparan dengan judul 'Pengajaran dalam Mainan dan Permainan Rakyat Sebagai Media Pengembangan Keingintahuan Intelektual'. “Di balik mainan dan permainan, dapat meningkatkan motorik dan kreativitas anak, melalui keingintahuan intelektual kita ternyata memberikan banyak nilai dan pendidikan untuk anak, serta dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu,” katanya.
Zaini mengharapkan, generasi penerus menjadi generasi yang tekun dan rajin memelihara rasa ingin tahu (curiosity) untuk kemudian siap berpetualang mengarungi luasnya samudera pengetahuan.
Sementara itu, aktivis pendidikan lainnya, Raden Rizki Mulyawan Kartanegara Hayang Denda Kusuma (Dik Doang), mengatakan kepada para peserta agar dapat memahami cara untuk membangkitkan kepenasaran intelektual kepada peserta didik melalui pembelajaran alam seperti yang dilakukan komunitas Jurang Doank yang digagasnya.
Menurut Dik, manusia itu ada dua garis, pertama adalah manusia itu awalnya bodoh tidak mengetahui, kemudian dia belajar pada yang maha mengetahui sehingga dia menjadi pintar. Kemudian setelah pintar, dia mengasah kepintarannya sehingga dia menjadi orang yang cerdas, dan orang yang cerdas tidak lagi menunjukkan almamaternya, misal ini UT, ini UI, dan sebagainya.
Orang yang cerdas, kata Dik, tetap gelisah dengan kecerdasannya, orang cerdas di dalam kelas sudah bermanfaat bagi teman-temannya. Contohnya ketua kelas dia orang yang tidak pintar, tapi dia dipercaya. ''Nah pendidikan berhenti kepada melahirkan anak-anak yang pintar dan ini berbahaya, seharusnya menjadi anak-anak yang cerdas,'' jelasnya.
Tapi, kata Dik, orang cerdas jangan berhenti, dia tetap gelisah dengan kecerdasannya, orang itu mengasah lagi dengan ilmunya, jadilah orang itu orang yang berwawasan. “Orang yang berwawasan bicara padanya, ya ampun demikian indahnya, karena tidak ada pertanyaan apapun yang tidak mampu dia jawab,” jelasnya.
Orang yang telah berwawasan diasah lagi dengan wawasannya, jangan hanya menatap pada wawasan, jadilah dia orang yang bercakrawala. “Orang yang bercakrawala ini dia tidak perlu menjadi menteri, menjadi apapun, karena orang yang punya kedudukan akan bertanya kepada dia,” tegas Dik menambahkan.
Sumber:Republika.com
Penyaluran Dana BOS disederhanakan pada tahun 2011
Pemerintah akan menyederhanakan penyaluran dana pendidikan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS mulai 2011 sehingga birokrasinya tidak terlalu panjang dibanding periode
2005-2010.
"Pelaksanaan distribusi dana BOS pada tahun depan akan mengalami penyederhanaan dibanding tahun 2005-2010," kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (1/12).
Hal tersebut dikemukakan usai dirinya mengikuti rapat khusus membahas penyaluran BOS yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono dan diikuti antara lain oleh Menko Kesra Agung Laksono dan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
Mendiknas mengatakan, mulai 2011 aliran dana BOS tidak lagi melalui Kementerian Pendidikan Nasional tapi jalurnya adalah dari Kementerian Keuangan disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya ke sekolah.
"Kalau dulu dana BOS melalui Kementerian Keuangan lalu ke Kementerian Diknas dan disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota dan ke sekolah. Jadi intinya mulai tahun depan Kementerian Diknas tidak lagi memegang dana BOS," kata Nuh.
M Nuh mengakui ditetapkannya penyederhanaan tersebut sebagai upaya Penmerintah untuk mempercepat penerimaan dana BOS di sekolah sehingga agar bisa segera digunakan untuk kepentingan anak-anak sekolah.
Selain itu, katanya, penyederhanaan distribusi ini juga untuk mengurangi adanya keterlambatan penerimaan dana bos di pemerintah kabupaten/kota dan sekolah. "Harapannya dengan penyederhanaan ini adalah keterlambatan sekolah menerima dana BOS bisa dikurangi bahkan dihilangkan," kata Mendiknas.
Untuk mengawasi penyaluran dana BOS tersebut, kata Mendiknas, pemerintah telah membentuk tim monitoring evaluasi (monev) yang terdiri personil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, pemerintah kabupaten dan kota. "Sesungguhnya tim monev ini sudah ada hanya saja kali ini lebih diperkuat," katanya.
Tim monev ini, kata Nuh, akan melakukan evaluasi terhadap distribusi dana BOS sekali dalam tiga bulan, dengan inti evaluasi apakah dana yang ditransfer tepat waktu, jumlah yang ditransfer sesuai dengan ketentuan, serta pengawasan dana oleh sekolah.
Dana BOS yang akan disalurkan pada 2011 sebesar Rp16,8 triliun, sementara tahun 2010 sekitar Rp 15 triliun.
Sumber: Republika
2005-2010.
"Pelaksanaan distribusi dana BOS pada tahun depan akan mengalami penyederhanaan dibanding tahun 2005-2010," kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (1/12).
Hal tersebut dikemukakan usai dirinya mengikuti rapat khusus membahas penyaluran BOS yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono dan diikuti antara lain oleh Menko Kesra Agung Laksono dan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
Mendiknas mengatakan, mulai 2011 aliran dana BOS tidak lagi melalui Kementerian Pendidikan Nasional tapi jalurnya adalah dari Kementerian Keuangan disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya ke sekolah.
"Kalau dulu dana BOS melalui Kementerian Keuangan lalu ke Kementerian Diknas dan disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota dan ke sekolah. Jadi intinya mulai tahun depan Kementerian Diknas tidak lagi memegang dana BOS," kata Nuh.
M Nuh mengakui ditetapkannya penyederhanaan tersebut sebagai upaya Penmerintah untuk mempercepat penerimaan dana BOS di sekolah sehingga agar bisa segera digunakan untuk kepentingan anak-anak sekolah.
Selain itu, katanya, penyederhanaan distribusi ini juga untuk mengurangi adanya keterlambatan penerimaan dana bos di pemerintah kabupaten/kota dan sekolah. "Harapannya dengan penyederhanaan ini adalah keterlambatan sekolah menerima dana BOS bisa dikurangi bahkan dihilangkan," kata Mendiknas.
Untuk mengawasi penyaluran dana BOS tersebut, kata Mendiknas, pemerintah telah membentuk tim monitoring evaluasi (monev) yang terdiri personil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, pemerintah kabupaten dan kota. "Sesungguhnya tim monev ini sudah ada hanya saja kali ini lebih diperkuat," katanya.
Tim monev ini, kata Nuh, akan melakukan evaluasi terhadap distribusi dana BOS sekali dalam tiga bulan, dengan inti evaluasi apakah dana yang ditransfer tepat waktu, jumlah yang ditransfer sesuai dengan ketentuan, serta pengawasan dana oleh sekolah.
Dana BOS yang akan disalurkan pada 2011 sebesar Rp16,8 triliun, sementara tahun 2010 sekitar Rp 15 triliun.
Sumber: Republika
Rabu, 24 November 2010
Perbukuan nasional
Kementerian Pendidikan Nasional akan melaksanakan reformasi sistem perbukuan nasional melalui penataan sistem bahan baku, sumber daya intelektual, teknologi, dan distribusi. Untuk itu, Mendiknas Mohammad Nuh meminta Ikatan Penerbit Indonesia sebagai mitra Kementerian Pendidikan Nasional agar memetakan dengan baik tentang sistem perbukuan itu. "Reformasi dilakukan mulai dari sistem bahan baku, sumber daya intelektual, teknologi hingga distribusinya harus ditata ulang," kata Mendiknas saat membuka Kongres Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) ke-17 di Jakarta, Rabu.
Kongres yang berlangsung mulai 24-26 November 2010 ini mengambil tema Buku Mempercepat Kemandirian Bangsa. Mendiknas menyampaikan selain pentingnya ketersediaan dan kualitas bahan baku, yang harus ditumbuhkan adalah sumber daya intelektual.
Kekayaan buku, kata Mendiknas, terletak pada sumber daya intelektualnya. "Oleh karena itu, harus ditradisikan agar pikiran yang ada di dalam benak sang intelektual bisa dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan," katanya. Mendiknas mengharapkan kongres dapat menghasilkan rumusan yang baik dan jelas sehingga bisa membantu pemerintah yang sedang melakukan reformasi dalam sistem perbukuan di Indonesia.
Ia menekankan bahwa perbukuan bukan menjadi bagian dari kegiatan bisnis kelompok tertentu, tetapi semua orang dapat ambil bagian dari usaha bisnis maupun usaha mencerdaskan anak bangsa. Menurut Mendiknas, meskipun bahan bakunya bagus, kandungan intelektualnya menggunakan teknologi khusus, sehingga bukunya bagus dari perspektif akademik, tetapi kalau sistem bisnis yang berlaku ada faktor ketidakadilan maka buku yang bagus tadi tidak akan menjadi oksigen dalam volume yang besar. "Oleh karena itu, ranah bisnis juga harus ditata. Kita tidak ingin urusan oksigen itu dimonopoli oleh perusahaan X, Y, atau Z," ujarnya.
Menurut dia, sumbatan ada di mana-mana dan salah satu keruwetan yang dihadapi dalam dunia perbukuan adalah menyangkut kebijakan yang tidak ada hubungannya langsung dengan dunia buku. Namun kebijakan ini jelas sangat berpengaruh dalam pengadaan buku, seperti kebijakan dalam pengadaan bahan baku kertas.
Untuk hal ini, menurut Menteri, sebagai pengguna bahan baku yang mutlak dalam hal ini kertas, salah satu pilihan adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan atau affirmative dengan pihak terkait lainnya.
"Jadi, jelas bahwa buku adalah domain publik sehingga siapa saja bisa memproduksinya. Apalagi buku tidak lagi sebagai suplemen tetapi sudah merupakan kebutuhan untuk hidup dalam masyarakat sehingga harus diberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkannya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IKAPI Setia Dharma Madjid menyarankan agar buku diberikan gratis ke siswa.
Pemerintah, kata dia, membeli buku lalu dibagikan ke seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, kebijakan buku pelajaran dapat dihitung antara APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. "Satu anak satu buku," katanya.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 50 juta siswa, jika dalam satu tahun kebutuhan belanja buku per siswa Rp300 ribu maka dibutuhkan dana Rp15 triliun.
"Buku pelajaran tersebut berlaku selama lima tahun. Dana buku untuk mencerdaskan anak bangsa itu tidak besar sehingga guru-guru tidak usah menagih ke orang tua untuk membeli buku. Kalau buku masih diperdagangkan di sekolah akan timbul hal-hal negatif,"
sumber:kompas
Kongres yang berlangsung mulai 24-26 November 2010 ini mengambil tema Buku Mempercepat Kemandirian Bangsa. Mendiknas menyampaikan selain pentingnya ketersediaan dan kualitas bahan baku, yang harus ditumbuhkan adalah sumber daya intelektual.
Kekayaan buku, kata Mendiknas, terletak pada sumber daya intelektualnya. "Oleh karena itu, harus ditradisikan agar pikiran yang ada di dalam benak sang intelektual bisa dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan," katanya. Mendiknas mengharapkan kongres dapat menghasilkan rumusan yang baik dan jelas sehingga bisa membantu pemerintah yang sedang melakukan reformasi dalam sistem perbukuan di Indonesia.
Ia menekankan bahwa perbukuan bukan menjadi bagian dari kegiatan bisnis kelompok tertentu, tetapi semua orang dapat ambil bagian dari usaha bisnis maupun usaha mencerdaskan anak bangsa. Menurut Mendiknas, meskipun bahan bakunya bagus, kandungan intelektualnya menggunakan teknologi khusus, sehingga bukunya bagus dari perspektif akademik, tetapi kalau sistem bisnis yang berlaku ada faktor ketidakadilan maka buku yang bagus tadi tidak akan menjadi oksigen dalam volume yang besar. "Oleh karena itu, ranah bisnis juga harus ditata. Kita tidak ingin urusan oksigen itu dimonopoli oleh perusahaan X, Y, atau Z," ujarnya.
Menurut dia, sumbatan ada di mana-mana dan salah satu keruwetan yang dihadapi dalam dunia perbukuan adalah menyangkut kebijakan yang tidak ada hubungannya langsung dengan dunia buku. Namun kebijakan ini jelas sangat berpengaruh dalam pengadaan buku, seperti kebijakan dalam pengadaan bahan baku kertas.
Untuk hal ini, menurut Menteri, sebagai pengguna bahan baku yang mutlak dalam hal ini kertas, salah satu pilihan adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan atau affirmative dengan pihak terkait lainnya.
"Jadi, jelas bahwa buku adalah domain publik sehingga siapa saja bisa memproduksinya. Apalagi buku tidak lagi sebagai suplemen tetapi sudah merupakan kebutuhan untuk hidup dalam masyarakat sehingga harus diberikan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkannya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IKAPI Setia Dharma Madjid menyarankan agar buku diberikan gratis ke siswa.
Pemerintah, kata dia, membeli buku lalu dibagikan ke seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, kebijakan buku pelajaran dapat dihitung antara APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. "Satu anak satu buku," katanya.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 50 juta siswa, jika dalam satu tahun kebutuhan belanja buku per siswa Rp300 ribu maka dibutuhkan dana Rp15 triliun.
"Buku pelajaran tersebut berlaku selama lima tahun. Dana buku untuk mencerdaskan anak bangsa itu tidak besar sehingga guru-guru tidak usah menagih ke orang tua untuk membeli buku. Kalau buku masih diperdagangkan di sekolah akan timbul hal-hal negatif,"
sumber:kompas
Beginilah Cara Anak Jalanan Mengenyam Bangku Sekolah
Kamis, 25 November 2010, 01:21 WIB
Beginilah Cara Anak Jalanan Mengenyam Bangku Sekolah
Anak jalanan
Orang menyebut nya anak punk: rambut jigrak, hidung dan bibir penuh tindik, atau berpakaian ketat yang lusuh. Merokok, minuman keras, bahkan ngedrug sudah menjadi bagian dari keseharian perempuan muda itu.
Sekali waktu, Deby--remaja putri tersebut--tiba-tiba datang ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Insan Mandiri (PKBM BIM), lembaga yang memberikan bimbingan pengajaran kepada anak jalanan di sekitar Terminal Depok. Kedatangan Deby bersamaan ketika anak-anak jalanan tengah belajar membaca Alquran.
Kehadirannya membuat anakanak dan pembina di PKBM itu terkejut. Bukan semata karena penampilan yang punk, tapi juga tingkah lakunya yang urakan. Bahasa tubuhnya mengisyaratkan gerakan nakal. Keterkejutan itu mereda setelah Deby mengutarakan niatnya.
"Waktu itu, saya cuma ngerasa capek tinggal di jalan. Lalu, saya dapat info dari teman, katanya PKBM BIM buat anjal (anak jalanan) yang pengen belajar," dua mengisahkan peristiwa ketika pertama datang ke PKBM ini.
Deby telah berbulat tekad untuk berubah. Tekad dan niat baik itu disambut dengan tangan terbuka. Sembari belajar bersama anak-anak jalanan yang lain, ia pun mulai memperbaiki penampilan. Rambutnya tidak lagi jigkrak, tindikan di tubuhnya pun dilepas. Pakaiannya tidak lagi ketat, bahkan agak longgar.
Sekitar dua bulan dibina di PKBM BIM, ia benar-benar ber ubah. Deby telah meninggalkan perilaku buruk meski sesekali diam-diam ia masih merokok di luar lingkungan PKBM BIM. Tapi, rambut jigrak-nya telah ditutupi selembar kain kerudung dan pakaian longgar menutupi seluruh tubuhnya.
"Saya juga tidak tahu kenapa, tiba-tiba ingin memakai kerudung. Kata teman-teman tubuh saya seksi, jadi kerap digodai. Saya jadi risih. Maka itu, dikerudungi," ujarnya blak-blakan. Mustami, salah seorang relawan PKBM BIM, menuturkan, saat kedatangan Deby, anak-anak binaan takut. Bahkan, tidak sedikit yang menjauhi. Mereka tidak mau berteman dengannya.
Dia juga mengakui adanya perubahan pada diri perempuan muda itu. Mustami mengatakan, Deby sekarang berbeda dengan yang dulu. Meski tetap memperlihatkan sikap manja dan merokok diam-diam, Deby telah memiliki perilakunya lebih baik.
Saat ditanya mengenai Deby yang menggunakan kerudung dan pakaian longgar, ia mengatakan tidak pernah memerintahkannya. Itu kemauannya sendiri untuk menutupi tubuhnya. "Hikmah dari Allah SWT memang tidak pilih-pilih orang, bisa didapatkan siapa saja," tuturnya.
Di PKBM BIM, menurut Mustami, anak-anak binaan memang diajarkan agama. "Kami mengajarkan agama tidak dengan perintah, tetapi dengan contoh. Mereka tidak bisa diajarkan dengan perintah," dia berujar. Pelajaran Bagaimana pola pengajaran yang dilakukan di PKBM ini?
Mustami mengungkapkan, setiap pagi pukul 08.00 WIB, anak-anak diberikan pelajaran membaca dan menulis ayat-ayat Alquran.
PKBM BIM juga mengadakan khitan dan nikah massal. Pasalnya, cukup banyak anak jalanan yang sudah balig, tapi belum dikhitan. Tingkat seks bebas di kalangan anak-anak jalanan juga cukup tinggi. Karena itu, jika ada yang hamil, pengurus PKBM menikahkannya. Tentu saja setelah memperoleh izin dari orang tua.
Saat ini, terdapat 30 keluarga yang masih tinggal di asrama PKBM BIM. Puluhan keluarga baru ini tetap diberikan bim bingan agar memiliki tanggung jawab dan tidak rapuh. Jika mem butuhkan modal untuk usaha, PKBM akan memberikannya tanpa jaminan.
Mustami menyatakan, lembaga ini tidak pernah meminta da na kepada lembaga lain. "Jika ada yang memberikan, kami sa ngat berterima kasih." Jujur saja, katanya, terkadang pemasukan PKBM tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan. "Bangunan tempat belajar pun banyak yang bocor," tuturnya.
Meski dengan berbagai kekurangan, jangan menanyakan prestasi yang sudah didapatkan anak-anak jalanan binaan PKBM ini. Berbagai piagam dan penghargaan terpampang di ruang kantor PKBM BIM yang berukuran sekitar 2 x 4 meter persegi itu. Terakhir, seorang anak jalanan binaan PKBM BIM, Adam, memenangkan kejuaraan terbuka panjat tebing untuk anak-anak kurang dari usia delapan tahun pada September 2010.
"Saya suka manjat kereta untuk naik ke atap. Hanya main-main, lalu turun di Stasiun UI atau Pasar Minggu untuk mengemis," ucapnya lugu. Adam tidak menyangka, kebiasaannya memanjat kereta berbuah manis pada kejuaraan tersebut. Mustami menilai, banyak potensi terpendam pada anak-anak jalanan. Karena itu, PKBM berupaya membina dan mengembangkan potensi tersebut.
Sejumlah usaha mandiri, seperti percetakan dan bengkel, telah dibangun. Bahkan, beberapa anak binaan kini menjadi mahasiswa perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Potensi itulah agaknya yang selama ini belum banyak diperhatikan pemerintah. Hingga delapan tahun berdirinya PKBM BIM, lirikan pemerintah boleh dikata tak ada. "Jika diajak kerja sama, kami akan sangat terbuka. Tapi, pemerintah kerap meman dang sebelah mata terhadap PKBM ini," ujarnya.
Padahal, anak-anak jalanan yang dibina mulai berani berdiri tegak, menatap masa depan yang lebih baik dengan optimisme. Berkat bimbingan dan pengajaran, mereka umumnya telah berubah. Deby, perempuan muda yang semula berpenampilan punk, kini telah menutup rambut jigrak-nya dengan kerudung.
Beginilah Cara Anak Jalanan Mengenyam Bangku Sekolah
Anak jalanan
Orang menyebut nya anak punk: rambut jigrak, hidung dan bibir penuh tindik, atau berpakaian ketat yang lusuh. Merokok, minuman keras, bahkan ngedrug sudah menjadi bagian dari keseharian perempuan muda itu.
Sekali waktu, Deby--remaja putri tersebut--tiba-tiba datang ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Insan Mandiri (PKBM BIM), lembaga yang memberikan bimbingan pengajaran kepada anak jalanan di sekitar Terminal Depok. Kedatangan Deby bersamaan ketika anak-anak jalanan tengah belajar membaca Alquran.
Kehadirannya membuat anakanak dan pembina di PKBM itu terkejut. Bukan semata karena penampilan yang punk, tapi juga tingkah lakunya yang urakan. Bahasa tubuhnya mengisyaratkan gerakan nakal. Keterkejutan itu mereda setelah Deby mengutarakan niatnya.
"Waktu itu, saya cuma ngerasa capek tinggal di jalan. Lalu, saya dapat info dari teman, katanya PKBM BIM buat anjal (anak jalanan) yang pengen belajar," dua mengisahkan peristiwa ketika pertama datang ke PKBM ini.
Deby telah berbulat tekad untuk berubah. Tekad dan niat baik itu disambut dengan tangan terbuka. Sembari belajar bersama anak-anak jalanan yang lain, ia pun mulai memperbaiki penampilan. Rambutnya tidak lagi jigkrak, tindikan di tubuhnya pun dilepas. Pakaiannya tidak lagi ketat, bahkan agak longgar.
Sekitar dua bulan dibina di PKBM BIM, ia benar-benar ber ubah. Deby telah meninggalkan perilaku buruk meski sesekali diam-diam ia masih merokok di luar lingkungan PKBM BIM. Tapi, rambut jigrak-nya telah ditutupi selembar kain kerudung dan pakaian longgar menutupi seluruh tubuhnya.
"Saya juga tidak tahu kenapa, tiba-tiba ingin memakai kerudung. Kata teman-teman tubuh saya seksi, jadi kerap digodai. Saya jadi risih. Maka itu, dikerudungi," ujarnya blak-blakan. Mustami, salah seorang relawan PKBM BIM, menuturkan, saat kedatangan Deby, anak-anak binaan takut. Bahkan, tidak sedikit yang menjauhi. Mereka tidak mau berteman dengannya.
Dia juga mengakui adanya perubahan pada diri perempuan muda itu. Mustami mengatakan, Deby sekarang berbeda dengan yang dulu. Meski tetap memperlihatkan sikap manja dan merokok diam-diam, Deby telah memiliki perilakunya lebih baik.
Saat ditanya mengenai Deby yang menggunakan kerudung dan pakaian longgar, ia mengatakan tidak pernah memerintahkannya. Itu kemauannya sendiri untuk menutupi tubuhnya. "Hikmah dari Allah SWT memang tidak pilih-pilih orang, bisa didapatkan siapa saja," tuturnya.
Di PKBM BIM, menurut Mustami, anak-anak binaan memang diajarkan agama. "Kami mengajarkan agama tidak dengan perintah, tetapi dengan contoh. Mereka tidak bisa diajarkan dengan perintah," dia berujar. Pelajaran Bagaimana pola pengajaran yang dilakukan di PKBM ini?
Mustami mengungkapkan, setiap pagi pukul 08.00 WIB, anak-anak diberikan pelajaran membaca dan menulis ayat-ayat Alquran.
PKBM BIM juga mengadakan khitan dan nikah massal. Pasalnya, cukup banyak anak jalanan yang sudah balig, tapi belum dikhitan. Tingkat seks bebas di kalangan anak-anak jalanan juga cukup tinggi. Karena itu, jika ada yang hamil, pengurus PKBM menikahkannya. Tentu saja setelah memperoleh izin dari orang tua.
Saat ini, terdapat 30 keluarga yang masih tinggal di asrama PKBM BIM. Puluhan keluarga baru ini tetap diberikan bim bingan agar memiliki tanggung jawab dan tidak rapuh. Jika mem butuhkan modal untuk usaha, PKBM akan memberikannya tanpa jaminan.
Mustami menyatakan, lembaga ini tidak pernah meminta da na kepada lembaga lain. "Jika ada yang memberikan, kami sa ngat berterima kasih." Jujur saja, katanya, terkadang pemasukan PKBM tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan. "Bangunan tempat belajar pun banyak yang bocor," tuturnya.
Meski dengan berbagai kekurangan, jangan menanyakan prestasi yang sudah didapatkan anak-anak jalanan binaan PKBM ini. Berbagai piagam dan penghargaan terpampang di ruang kantor PKBM BIM yang berukuran sekitar 2 x 4 meter persegi itu. Terakhir, seorang anak jalanan binaan PKBM BIM, Adam, memenangkan kejuaraan terbuka panjat tebing untuk anak-anak kurang dari usia delapan tahun pada September 2010.
"Saya suka manjat kereta untuk naik ke atap. Hanya main-main, lalu turun di Stasiun UI atau Pasar Minggu untuk mengemis," ucapnya lugu. Adam tidak menyangka, kebiasaannya memanjat kereta berbuah manis pada kejuaraan tersebut. Mustami menilai, banyak potensi terpendam pada anak-anak jalanan. Karena itu, PKBM berupaya membina dan mengembangkan potensi tersebut.
Sejumlah usaha mandiri, seperti percetakan dan bengkel, telah dibangun. Bahkan, beberapa anak binaan kini menjadi mahasiswa perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Potensi itulah agaknya yang selama ini belum banyak diperhatikan pemerintah. Hingga delapan tahun berdirinya PKBM BIM, lirikan pemerintah boleh dikata tak ada. "Jika diajak kerja sama, kami akan sangat terbuka. Tapi, pemerintah kerap meman dang sebelah mata terhadap PKBM ini," ujarnya.
Padahal, anak-anak jalanan yang dibina mulai berani berdiri tegak, menatap masa depan yang lebih baik dengan optimisme. Berkat bimbingan dan pengajaran, mereka umumnya telah berubah. Deby, perempuan muda yang semula berpenampilan punk, kini telah menutup rambut jigrak-nya dengan kerudung.
Selasa, 23 November 2010
Guru Pilar Utama Pendidikan
November 24, 2010
Ruh pendidikan sepatutnya menjadi pusat perhatian semua pihak, sebab ditangan guru anak-anak bangsa diantarkan menjadi pribadi yang utuh, cerdas dan bermoral.
“Guru merupakan pilar utama keberhasilan pendidikan,” dalam kaitan Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke 16 dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 65.
Pada bagian lain menyadari tugas guru dalam mencerdaskan siswa tidak mungkin dapat terjadi tanpa dukungan semua pihak termasuk sarana prasarana pendukung pendidikan. Oleh karenanya keterlibatan pihak swasta juga perlu dibangkitkan.
Penanaman nilai-nilai moral bagi peserta didik hendaklah menjadi perhatian segenap guru, sehingga capaian keberhasilan tidak saja berorientasi kepada pengetahuan akan tetapi juga pembentukan akhlak budi pekerti.
Pribadi engajak agar para guru tidak berhenti belajar diera digital. Hal ini menjadi penting sebab bukan tidak mungkin murid lebih dahulu mendapatkan informasi melalui akses internet dan oleh karenanya guru juga harus mulai belajar memanfaatkan media digital bagi penambahan wawasan.
Dalam menyebutkan pelaksanaan tema Memacu Peran Strategis Guru Menuju Profesional Bermartabat dan Sejahtera, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting guru sebagai pembentuk karakter generasi bangsa. Selain itu memberikan pengetahuan akan pentingnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
BY :M H idir Hasibuan
Ruh pendidikan sepatutnya menjadi pusat perhatian semua pihak, sebab ditangan guru anak-anak bangsa diantarkan menjadi pribadi yang utuh, cerdas dan bermoral.
“Guru merupakan pilar utama keberhasilan pendidikan,” dalam kaitan Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke 16 dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 65.
Pada bagian lain menyadari tugas guru dalam mencerdaskan siswa tidak mungkin dapat terjadi tanpa dukungan semua pihak termasuk sarana prasarana pendukung pendidikan. Oleh karenanya keterlibatan pihak swasta juga perlu dibangkitkan.
Penanaman nilai-nilai moral bagi peserta didik hendaklah menjadi perhatian segenap guru, sehingga capaian keberhasilan tidak saja berorientasi kepada pengetahuan akan tetapi juga pembentukan akhlak budi pekerti.
Pribadi engajak agar para guru tidak berhenti belajar diera digital. Hal ini menjadi penting sebab bukan tidak mungkin murid lebih dahulu mendapatkan informasi melalui akses internet dan oleh karenanya guru juga harus mulai belajar memanfaatkan media digital bagi penambahan wawasan.
Dalam menyebutkan pelaksanaan tema Memacu Peran Strategis Guru Menuju Profesional Bermartabat dan Sejahtera, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting guru sebagai pembentuk karakter generasi bangsa. Selain itu memberikan pengetahuan akan pentingnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
BY :M H idir Hasibuan
Sabtu, 20 November 2010
Siswa Korban Tsunami Belum Bisa Sekolah
Siswa Korban Tsunami Belum Bisa Sekolah
sabtu, November 2010 |
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Anak kembar, Nila dan Lili (4) membawa buah kelapa untuk mereka minum airnya dari pohon kelapa di sekitar reruntuhan bangunan yang tersapu tsunami di Kampung Tumalei, Desa Silabu Kecamatan Saumanganya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Minggu (31/10/2010). Warga meminum air kelapa sementara bantuan air bersih belum tiba. Mereka pun masih menggunakan air kotor karena sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan MCK.
Anak kembar, Nila dan Lili (4) membawa buah kelapa untuk mereka minum airnya dari pohon kelapa di sekitar reruntuhan bangunan yang tersapu tsunami di Kampung Tumalei, Desa Silabu Kecamatan Saumanganya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Minggu (31/10/2010). Warga meminum air kelapa sementara bantuan air bersih belum tiba. Mereka pun masih menggunakan air kotor karena sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan MCK.
MENTAWAI, KOMPAS.com - Sebagian besar pengungsi anak-anak korban tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, belum bisa masuk sekolah. Hampir sebulan pascatsunami, mereka masih tinggal di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di sejumlah lokasi dengan kondisi serba darurat, termasuk urusan makan dan minum yang kurang.
"Saya belum bisa masuk sekolah. Semua buku pelajaran dan seragam sekolah hilang. Saya juga masih harus mengungsi bersama saudara-saudara," kata Ardi Agustinus (19), murid kelas 3 Sekolah Menengah Atas 1 Sikakap yang mengungsi di Kilometer 37 Pulau Pagai Selatan, Jumat (19/11/2010).
Ayah, ibu, dan seorang saudara Ardi tewas dalam bencana tsunami yang menerjang Dusun Purourougat, Senin (25/10/2010). Kini ia tinggal bersama tiga saudaranya yang selamat di pengungsian.
Terganggunya proses pembelajaran, tidak saja dialami murid yang dusunnya tersapu tsunami. Namun murid-murid lain yang dusunnya tak terdampak tetapi sekolahnya diterjang tsunami pun mengalami persoalan serupa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Syaiful Jannah, menyatakan, sekolah negeri di Pulau Pagai Selatan dan Pulau Pagai Utara sempat libur beberapa hari pascatsunami. Namun sekarang, sekolah yang tak terkena tsunami sudah diaktifkan lagi meskipun kegiatan pembelajaran belum normal.
Saya belum bisa masuk sekolah. Semua buku pelajaran dan seragam sekolah hilang.
-- Ardi Agustinus
Ayah, ibu, dan seorang saudara Ardi tewas dalam bencana tsunami yang menerjang Dusun Purourougat, Senin (25/10/2010). Kini ia tinggal bersama tiga saudaranya yang selamat di pengungsian.
Terganggunya proses pembelajaran, tidak saja dialami murid yang dusunnya tersapu tsunami. Namun murid-murid lain yang dusunnya tak terdampak tetapi sekolahnya diterjang tsunami pun mengalami persoalan serupa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Syaiful Jannah, menyatakan, sekolah negeri di Pulau Pagai Selatan dan Pulau Pagai Utara sempat libur beberapa hari pascatsunami. Namun sekarang, sekolah yang tak terkena tsunami sudah diaktifkan lagi meskipun kegiatan pembelajaran belum normal.
Kebutuhan Guru per Tahun Capai 70 Ribu
REPUBLIKA.-- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) membutuhkan sebanyak 70 ribu guru per tahun. Kebutuhan tersebut, menurut Mendiknas HM Nuh, harus dipenuhi mulai tahun 2011 hingga 2014. Sehingga total yang dibutuhkan selama empat tahun sekitar 280 ribu guru.Menurut dia demi meningkatkan kualitas pendidikan guru dinilai memiliki peran sangat penting. Persoalannya, selain guru yang ada masih perlu ditingkatkan, Kemendiknas juga dituntut menyediakan guru baru yang profesional setiap tahunnya.
‘’Kita memang harus menyediakan sebanyak 70 ribu guru baru profesional per tahun. Itu wajib dilakukan hingga tahun 2014 mendatang,’’ papar Mendiknas HM Nuh saat berkunjung ke Malang, Ahad (15/11).
Dia menjelaskan secara rinci komposisi para guru yang ada selama ini. Menurut dia, jumlah guru saat ini ada sekitar 2,7 juta orang. Mereka dinilai memiliki kualitas, kualifikasi dan tingkat kompetensi yang beragam.
Alasannya, dari guru sebanyak 2,7 juta tersebut ada sekitar 1,5 juta guru atau sekitar 57,4 persen yang wajib ditingkatkan kualifikasinya setara dengan sarjana strata satu (S1) atau Diploma Empat (D4). Selain itu, ada sekitar dua juta guru harus menjalani sertifikasi.
Untuk itu, kata Mendiknas HM Nuh yang mantan Rektor ITS Surabaya ini, upgrading kualifikasi dan kompetensi guru serta penyediaan guru baru yang profesional harus ditangkap sebagai peluang bagi perguruan tinggi. Makanya, dia berharap perguruan tinggi bisa berperan dan terus meningkatkan kompetensi substansi keilmuan, metodologi pembelajaran dan kemuliaan kepribadian.
Demi meningkatkan hal tersebut, Kemendiknas menyediakan beasiswa program doktor untuk 3000 dosen pada tahun 2011. Selain itu menyediakan beasiswa bagi 5000 mahasiswa tingkat akhir berprestasi yang berkeinginan mengabdi jadi guru.
Dengan begitu, dia optimis, kualitas dan kompetensi guru yang ada bisa ditingkat. Selain itu, penyediaan guru profesional yang membutuhkan sebanyak 70 ribu per tahun diyakini juga bisa terpenuhi.
Langganan:
Postingan (Atom)