RSS Feeds
Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini dikelola langsung oleh masing sekolah rawan akan penyelewengan. Terkait hal itu, pada 2011 mendatang pengelolaan dana BOS akan dikelola oleh Pemerintah daerah (Pemda) setempat. Demikian disampaikan Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti,
Jumat, 24 Desember 2010
Pemda Diultimatum Perhatikan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan akan memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah (pemda) yang tidak peduli terhadap pendidikan di daerahnya. Melalui angka partisipasi daerah (APK) yang angkanya masih rendah, pemerintah akan melihat daerah mana saja yang pendidikannya belum merata.
Pendidikan Gagal Ciptakan Kader Mandiri dan Inovatif
Dunia pendidikan di Indonesia dinilai gagal menghasilkan kader yang memiliki jiwa kemandirian dan inovatif. Pendidikan di Indonesia hanya mencetak dan menyiapkan para karyawan dan kuli.
Demikian disampaikan oleh Direktur The Islamic College, Jakarta, Kholid Al Walid. " Sekolah-sekolah hanya mempersiapklan kuli semata dan bukan pemikir,"kata dia dalam Refleksi Akhir Tahun "Indonesia di Simpang Jalan", yang digelar The Islamic College, di Jakarta, Jumat (24/12)
Demikian disampaikan oleh Direktur The Islamic College, Jakarta, Kholid Al Walid. " Sekolah-sekolah hanya mempersiapklan kuli semata dan bukan pemikir,"kata dia dalam Refleksi Akhir Tahun "Indonesia di Simpang Jalan", yang digelar The Islamic College, di Jakarta, Jumat (24/12)
80 Persen Anak Indonesia Putus Sekolah Karena Ekonomi
Terkait belum meratanya pendidikan di Indonesia, Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal menyatakan pemerintah mempunyai data daerah mana saja yang pendidikannya perlu diintervensi. Setelah pemerintah melakukan pendataan, ternyata diketahui banyak yang tidak melanjutkan sekolah itu karena alasan ekonomi.
"Delapan puluh persen menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah," tutur Wamendiknas di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (21/12).
"Delapan puluh persen menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah," tutur Wamendiknas di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (21/12).
Rabu, 15 Desember 2010
Program Sekolah Gratis di Sumsel Terus Dievaluasi
Pelaksanaan sekolah gratis di Sumatera Selatan, sejak diluncurkan dua tahun lalu hingga saat ini terus dievaluasi, supaya diketahui perkembangan pendidikan yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu tersebut. Pihaknya terus mengevaluasi perkembangan sekolah gratis tersebut karena itu merupakan program utama Gubernur H Alex Noerdin, kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel , Ade Karyana di Palembang, Rabu.
Akad Apa yang Terbaik untuk Pembiayaan Sekolah dan Kesehatan
Ada 1,3 Juta Anak Cerdas Istimewa di Indonesia
Indonesia memiliki sekitar 1,3 juta anak usia sekolah yang berpotensi Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) atau kerap disebut 'gifted-talented'. Sayangnya, baru 9.500 (0,7%) anak yang sudah mendapat layanan khusus dalam bentuk program akselerasi/ percepatan.
"Masih sangat banyak siswa CIBI belum memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka," kata Sekjen Asosiasi Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung Pendidikan Khusus untuk Siswa Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (Asosiasi CIBI) Nasional, Amril Muhammad di Jakarta, Selasa (14/12).
Amril menambahkan seharusnya CIBI perlu mendapatkan akselerasi. Ada dua macam akselerasi yang dapat dilakukan, yaitu akselerasi kontens base dan grade base. Disebut akselerasi kontens jika siswa mampu menguasai bidang ilmu dengan baik. Sementara itu, akselerasi grade jenjang sekolah seperti siswa yang seharusnya sekolah tiga tahun, bisa dipersingkan menjadi dua tahun. "Mereka memiliki kecepatan menyerap lebih dari teman sebayanya," papar Amir.
Perhatian khusus tidak dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi, tetapi semata-mata untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Untuk program akselerasi misalnya, ini mencakup grade dan konten. Berdasarkan data tahun 2009, dari 260.471 sekolah, baru 311 sekolah yang memiliki program layanan khusus bagi anak CIBI.
"Masih sangat banyak siswa CIBI belum memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka," kata Sekjen Asosiasi Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung Pendidikan Khusus untuk Siswa Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (Asosiasi CIBI) Nasional, Amril Muhammad di Jakarta, Selasa (14/12).
Amril menambahkan seharusnya CIBI perlu mendapatkan akselerasi. Ada dua macam akselerasi yang dapat dilakukan, yaitu akselerasi kontens base dan grade base. Disebut akselerasi kontens jika siswa mampu menguasai bidang ilmu dengan baik. Sementara itu, akselerasi grade jenjang sekolah seperti siswa yang seharusnya sekolah tiga tahun, bisa dipersingkan menjadi dua tahun. "Mereka memiliki kecepatan menyerap lebih dari teman sebayanya," papar Amir.
Perhatian khusus tidak dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi, tetapi semata-mata untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Untuk program akselerasi misalnya, ini mencakup grade dan konten. Berdasarkan data tahun 2009, dari 260.471 sekolah, baru 311 sekolah yang memiliki program layanan khusus bagi anak CIBI.
Selasa, 14 Desember 2010
permasalahan pendidikan dan pemerintahan
perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.
Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.
Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.
Budaya Malu, Kendala Mendata Buta Aksara
Sedikitnya 9.000 warga di 33 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditemukan masih buta aksara. Enam tahun lalu jumlahnya masih mencapai 59 ribu jiwa.
Kalau mereka berterus terang, petugas akan mengajari mereka melalui program keaksaraan fungsional tersebut.
-- Bambang Setiono
Demikian diungkapkan Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang, Bambang Setiono, Rabu (15/12/2010). Dia menambahkan, banyaknya warga yang masih buta aksara tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena keterbelakangan ekonomi dan rendahnya kesadaran terhadap pendidikan.
Kalau mereka berterus terang, petugas akan mengajari mereka melalui program keaksaraan fungsional tersebut.
-- Bambang Setiono
Demikian diungkapkan Kabid Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang, Bambang Setiono, Rabu (15/12/2010). Dia menambahkan, banyaknya warga yang masih buta aksara tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena keterbelakangan ekonomi dan rendahnya kesadaran terhadap pendidikan.
Kamis, 09 Desember 2010
Rabu, 08 Desember 2010
Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri sipil
Bagi PNS berlaku ketentuan seperti yang tercantum dalam peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil,juga Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai. Berdasarkan PP No 30 tahun 1980 itu terdapat 26 butir kewajiban dan 18 butir larangan bagi PNS sebagai berikut:
Senin, 06 Desember 2010
Kamis, 02 Desember 2010
Motivasi Anak Didik Menumbuhkan Kepenasaran Intelektual
Memotivasi Anak Didik Menumbuhkan Kepenasaran Intelektual
Peserta didik idealnya dimotivasi untuk sering bertanya apa yang dia ingin tahu, sehingga akan secara otomatis menimbulkan keingintahuan dari dalam dirinya atau kepenasaran intelektual (intellectual curiosity). Dalam diri mereka juga harus ditanamkan bahwa belajar itu hal yang menyenangkan.
“Selanjutnya difasilitasi dan diberi keleluasaan untuk mengetahui jawabannya”, ujar aktivis pendidikan Heri Hendrayana Harris (Gola Gong) saat memberikan keterangan pers usai berbicara pada seminar Wisuda UT Periode IV Tahap III 2010 di Universitas Terbuka, di Pondok Cabe, Senin, (29/11).
Heri merupakan salah satu pembicara dalam seminar dengan tema 'Peran Guru dalam Mengembangkan Kepenasaran Intektual (Intelektual Curiosity) Peserta Didik'. Menurut Heri, peranan guru sangat penting untuk mendorong peserta didiknya proaktif dalam mengembangkan kepenasaran intelektual yang berimplikasi pada kemajuan hidup dan sekelilingnya.
Sementara penggerak Komunitas HONG, Pusat Kajian Mainan dan Permainan Rakyat, Mohamad Zaini Alif, memberikan paparan dengan judul 'Pengajaran dalam Mainan dan Permainan Rakyat Sebagai Media Pengembangan Keingintahuan Intelektual'. “Di balik mainan dan permainan, dapat meningkatkan motorik dan kreativitas anak, melalui keingintahuan intelektual kita ternyata memberikan banyak nilai dan pendidikan untuk anak, serta dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu,” katanya.
Zaini mengharapkan, generasi penerus menjadi generasi yang tekun dan rajin memelihara rasa ingin tahu (curiosity) untuk kemudian siap berpetualang mengarungi luasnya samudera pengetahuan.
Sementara itu, aktivis pendidikan lainnya, Raden Rizki Mulyawan Kartanegara Hayang Denda Kusuma (Dik Doang), mengatakan kepada para peserta agar dapat memahami cara untuk membangkitkan kepenasaran intelektual kepada peserta didik melalui pembelajaran alam seperti yang dilakukan komunitas Jurang Doank yang digagasnya.
Menurut Dik, manusia itu ada dua garis, pertama adalah manusia itu awalnya bodoh tidak mengetahui, kemudian dia belajar pada yang maha mengetahui sehingga dia menjadi pintar. Kemudian setelah pintar, dia mengasah kepintarannya sehingga dia menjadi orang yang cerdas, dan orang yang cerdas tidak lagi menunjukkan almamaternya, misal ini UT, ini UI, dan sebagainya.
Orang yang cerdas, kata Dik, tetap gelisah dengan kecerdasannya, orang cerdas di dalam kelas sudah bermanfaat bagi teman-temannya. Contohnya ketua kelas dia orang yang tidak pintar, tapi dia dipercaya. ''Nah pendidikan berhenti kepada melahirkan anak-anak yang pintar dan ini berbahaya, seharusnya menjadi anak-anak yang cerdas,'' jelasnya.
Tapi, kata Dik, orang cerdas jangan berhenti, dia tetap gelisah dengan kecerdasannya, orang itu mengasah lagi dengan ilmunya, jadilah orang itu orang yang berwawasan. “Orang yang berwawasan bicara padanya, ya ampun demikian indahnya, karena tidak ada pertanyaan apapun yang tidak mampu dia jawab,” jelasnya.
Orang yang telah berwawasan diasah lagi dengan wawasannya, jangan hanya menatap pada wawasan, jadilah dia orang yang bercakrawala. “Orang yang bercakrawala ini dia tidak perlu menjadi menteri, menjadi apapun, karena orang yang punya kedudukan akan bertanya kepada dia,” tegas Dik menambahkan.
Sumber:Republika.com
Peserta didik idealnya dimotivasi untuk sering bertanya apa yang dia ingin tahu, sehingga akan secara otomatis menimbulkan keingintahuan dari dalam dirinya atau kepenasaran intelektual (intellectual curiosity). Dalam diri mereka juga harus ditanamkan bahwa belajar itu hal yang menyenangkan.
“Selanjutnya difasilitasi dan diberi keleluasaan untuk mengetahui jawabannya”, ujar aktivis pendidikan Heri Hendrayana Harris (Gola Gong) saat memberikan keterangan pers usai berbicara pada seminar Wisuda UT Periode IV Tahap III 2010 di Universitas Terbuka, di Pondok Cabe, Senin, (29/11).
Heri merupakan salah satu pembicara dalam seminar dengan tema 'Peran Guru dalam Mengembangkan Kepenasaran Intektual (Intelektual Curiosity) Peserta Didik'. Menurut Heri, peranan guru sangat penting untuk mendorong peserta didiknya proaktif dalam mengembangkan kepenasaran intelektual yang berimplikasi pada kemajuan hidup dan sekelilingnya.
Sementara penggerak Komunitas HONG, Pusat Kajian Mainan dan Permainan Rakyat, Mohamad Zaini Alif, memberikan paparan dengan judul 'Pengajaran dalam Mainan dan Permainan Rakyat Sebagai Media Pengembangan Keingintahuan Intelektual'. “Di balik mainan dan permainan, dapat meningkatkan motorik dan kreativitas anak, melalui keingintahuan intelektual kita ternyata memberikan banyak nilai dan pendidikan untuk anak, serta dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu,” katanya.
Zaini mengharapkan, generasi penerus menjadi generasi yang tekun dan rajin memelihara rasa ingin tahu (curiosity) untuk kemudian siap berpetualang mengarungi luasnya samudera pengetahuan.
Sementara itu, aktivis pendidikan lainnya, Raden Rizki Mulyawan Kartanegara Hayang Denda Kusuma (Dik Doang), mengatakan kepada para peserta agar dapat memahami cara untuk membangkitkan kepenasaran intelektual kepada peserta didik melalui pembelajaran alam seperti yang dilakukan komunitas Jurang Doank yang digagasnya.
Menurut Dik, manusia itu ada dua garis, pertama adalah manusia itu awalnya bodoh tidak mengetahui, kemudian dia belajar pada yang maha mengetahui sehingga dia menjadi pintar. Kemudian setelah pintar, dia mengasah kepintarannya sehingga dia menjadi orang yang cerdas, dan orang yang cerdas tidak lagi menunjukkan almamaternya, misal ini UT, ini UI, dan sebagainya.
Orang yang cerdas, kata Dik, tetap gelisah dengan kecerdasannya, orang cerdas di dalam kelas sudah bermanfaat bagi teman-temannya. Contohnya ketua kelas dia orang yang tidak pintar, tapi dia dipercaya. ''Nah pendidikan berhenti kepada melahirkan anak-anak yang pintar dan ini berbahaya, seharusnya menjadi anak-anak yang cerdas,'' jelasnya.
Tapi, kata Dik, orang cerdas jangan berhenti, dia tetap gelisah dengan kecerdasannya, orang itu mengasah lagi dengan ilmunya, jadilah orang itu orang yang berwawasan. “Orang yang berwawasan bicara padanya, ya ampun demikian indahnya, karena tidak ada pertanyaan apapun yang tidak mampu dia jawab,” jelasnya.
Orang yang telah berwawasan diasah lagi dengan wawasannya, jangan hanya menatap pada wawasan, jadilah dia orang yang bercakrawala. “Orang yang bercakrawala ini dia tidak perlu menjadi menteri, menjadi apapun, karena orang yang punya kedudukan akan bertanya kepada dia,” tegas Dik menambahkan.
Sumber:Republika.com
Penyaluran Dana BOS disederhanakan pada tahun 2011
Pemerintah akan menyederhanakan penyaluran dana pendidikan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS mulai 2011 sehingga birokrasinya tidak terlalu panjang dibanding periode
2005-2010.
"Pelaksanaan distribusi dana BOS pada tahun depan akan mengalami penyederhanaan dibanding tahun 2005-2010," kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (1/12).
Hal tersebut dikemukakan usai dirinya mengikuti rapat khusus membahas penyaluran BOS yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono dan diikuti antara lain oleh Menko Kesra Agung Laksono dan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
Mendiknas mengatakan, mulai 2011 aliran dana BOS tidak lagi melalui Kementerian Pendidikan Nasional tapi jalurnya adalah dari Kementerian Keuangan disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya ke sekolah.
"Kalau dulu dana BOS melalui Kementerian Keuangan lalu ke Kementerian Diknas dan disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota dan ke sekolah. Jadi intinya mulai tahun depan Kementerian Diknas tidak lagi memegang dana BOS," kata Nuh.
M Nuh mengakui ditetapkannya penyederhanaan tersebut sebagai upaya Penmerintah untuk mempercepat penerimaan dana BOS di sekolah sehingga agar bisa segera digunakan untuk kepentingan anak-anak sekolah.
Selain itu, katanya, penyederhanaan distribusi ini juga untuk mengurangi adanya keterlambatan penerimaan dana bos di pemerintah kabupaten/kota dan sekolah. "Harapannya dengan penyederhanaan ini adalah keterlambatan sekolah menerima dana BOS bisa dikurangi bahkan dihilangkan," kata Mendiknas.
Untuk mengawasi penyaluran dana BOS tersebut, kata Mendiknas, pemerintah telah membentuk tim monitoring evaluasi (monev) yang terdiri personil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, pemerintah kabupaten dan kota. "Sesungguhnya tim monev ini sudah ada hanya saja kali ini lebih diperkuat," katanya.
Tim monev ini, kata Nuh, akan melakukan evaluasi terhadap distribusi dana BOS sekali dalam tiga bulan, dengan inti evaluasi apakah dana yang ditransfer tepat waktu, jumlah yang ditransfer sesuai dengan ketentuan, serta pengawasan dana oleh sekolah.
Dana BOS yang akan disalurkan pada 2011 sebesar Rp16,8 triliun, sementara tahun 2010 sekitar Rp 15 triliun.
Sumber: Republika
2005-2010.
"Pelaksanaan distribusi dana BOS pada tahun depan akan mengalami penyederhanaan dibanding tahun 2005-2010," kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (1/12).
Hal tersebut dikemukakan usai dirinya mengikuti rapat khusus membahas penyaluran BOS yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono dan diikuti antara lain oleh Menko Kesra Agung Laksono dan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
Mendiknas mengatakan, mulai 2011 aliran dana BOS tidak lagi melalui Kementerian Pendidikan Nasional tapi jalurnya adalah dari Kementerian Keuangan disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya ke sekolah.
"Kalau dulu dana BOS melalui Kementerian Keuangan lalu ke Kementerian Diknas dan disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota dan ke sekolah. Jadi intinya mulai tahun depan Kementerian Diknas tidak lagi memegang dana BOS," kata Nuh.
M Nuh mengakui ditetapkannya penyederhanaan tersebut sebagai upaya Penmerintah untuk mempercepat penerimaan dana BOS di sekolah sehingga agar bisa segera digunakan untuk kepentingan anak-anak sekolah.
Selain itu, katanya, penyederhanaan distribusi ini juga untuk mengurangi adanya keterlambatan penerimaan dana bos di pemerintah kabupaten/kota dan sekolah. "Harapannya dengan penyederhanaan ini adalah keterlambatan sekolah menerima dana BOS bisa dikurangi bahkan dihilangkan," kata Mendiknas.
Untuk mengawasi penyaluran dana BOS tersebut, kata Mendiknas, pemerintah telah membentuk tim monitoring evaluasi (monev) yang terdiri personil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, pemerintah kabupaten dan kota. "Sesungguhnya tim monev ini sudah ada hanya saja kali ini lebih diperkuat," katanya.
Tim monev ini, kata Nuh, akan melakukan evaluasi terhadap distribusi dana BOS sekali dalam tiga bulan, dengan inti evaluasi apakah dana yang ditransfer tepat waktu, jumlah yang ditransfer sesuai dengan ketentuan, serta pengawasan dana oleh sekolah.
Dana BOS yang akan disalurkan pada 2011 sebesar Rp16,8 triliun, sementara tahun 2010 sekitar Rp 15 triliun.
Sumber: Republika
Senin, 29 November 2010
Etika kehidupan berbangsa memberi dasar bagi pengejawantahan etika dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara(TAP MPR No VI/MPR/2001)
Etika dalam kehidupan berbangsa merupakan satu wahana dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara dimana etika yang dipahami dan menjadi dasar pola perilaku dlam berbangsa yang stabil,karena persepsi akan perilaku yg diharapkan oleh masing2 individu sebagai warga negara dapat teramalkan dengan baik.
Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan KEJUJURAN,AMANAH,KETELADANAN,SPORTIVITAS,DISIPLIN,ETOS KERJA,KEMANDIRIAN,SIKAP TOLERANSI,RASA MALU,TANGGUNGJAWAB,MENJAGA KEHORMATAN serta MARTABAT DIRI sebagai warga negara. Etika kehidupan berbangsa ini meliputi:etika sosial dan budaya,etika politik dan pemerintahan,etika ekonomi dan bisnis,etika penegakan hukum yang berkeadilan,etika Ke ILMUAN,dan etika lingkungan.
Sumber: Budaya kerja organisasi pemerintah
Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan KEJUJURAN,AMANAH,KETELADANAN,SPORTIVITAS,DISIPLIN,ETOS KERJA,KEMANDIRIAN,SIKAP TOLERANSI,RASA MALU,TANGGUNGJAWAB,MENJAGA KEHORMATAN serta MARTABAT DIRI sebagai warga negara. Etika kehidupan berbangsa ini meliputi:etika sosial dan budaya,etika politik dan pemerintahan,etika ekonomi dan bisnis,etika penegakan hukum yang berkeadilan,etika Ke ILMUAN,dan etika lingkungan.
Sumber: Budaya kerja organisasi pemerintah
Kamis, 25 November 2010
Langganan:
Komentar (Atom)