Jumat, 24 Desember 2010

2011, Dana BOS Dikelola Pemda

 Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini dikelola langsung oleh masing sekolah rawan akan penyelewengan. Terkait hal itu, pada 2011 mendatang pengelolaan dana BOS akan dikelola oleh Pemerintah daerah (Pemda) setempat. Demikian disampaikan Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti,
Ia mengatakan, pemindahan pengelolaan itu dilakukan karena banyaknya keluhan adanya penarikan biaya tambahan untuk kebutuhan sekolah dari wali murid. Sebelumnya, lanjut dia, pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kendal dan diduga banyak penyelewengan dana yang terjadi.

"Kami hanya bertugas mengelola, bukan mengambil alih dana BOS," katanya seusai Seminar Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) Menuju Kabupaten Kendal Yang Kondusif di Aula Mapolres Kendal.

Menurut dia, penyelewengan yang terjadi dilakukan oleh oknum tenaga pendidik yang mengelola dana tersebut. Dia menjelaskan dirinya pernah menerima pesan singkat dari seorang oknum pengajar yang ingin membayar hutang namun harus menunggu dana tersebut dicairkan.

Dia juga mengakui selama ini, pihaknya banyak menerima laporan dugaan penyimpangan penggunaan BOS di beberapa sekolah, seperti penarikan biaya sebesar Rp500.000 untuk pembelian buku pelajaran yang seharusnya masuk dalam anggaran BOS. Pihaknya mengharapkan dengan adanya perubahan pengelola, maka penyelewengan dana BOS dapat diminimalisasikan dan penyampaiaannya bisa maksimal. "Diharapkan dengan ditanganinya BOS oleh pemkab, penggunaan dana BOS dapat lebih akuntabel dan transparan," katanya.

Dia mengatakan perencanaan itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan pihaknya hanya melakukan peraturan tersebut. "Kebijakan tersebut merupakan hasil dari rapat para bupati di jakarta beberapa waktu lalu," jelasnya.

Dia menambahkan Kendal akan menerima penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar delapan miliar rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 26 miliar yang sebagian besarnya dipergunakan untuk pendidikan. Menurut dia, pihaknya belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan untuk membiayai semua siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hingga kini, katanya, masih ada 29.000 siswa yang harus dibantu agar tidak putus sekolah.

sumber : republika

1 komentar:

  1. kemungkinan ya saya tidak yakin pemda mampu. soalnya pemda sama pendidikannya apa ada hubungan dan kemungkinan untuk tingkat korupsinya tinggi dengan alasan administrasi..............

    BalasHapus

MAKALAH DAN ARTIKEL PSIKOLOGI PENDIDIKAN

news artikel

1. Konsep Psikologi Pendidikan


2. Perkembangan Peserta Didik


3. Aplikasi Psikologi Pendidikan


Masalah-masalah pendidikan di Indonesia

enyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:

-Rendahnya sarana fisik,

-Rendahnya kualitas guru,

-Rendahnya kesejahteraan guru,

-Rendahnya prestasi siswa,

-Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,

-Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan,

-Mahalnya biaya pendidikan.

Permasalahan-permasalahan yang tersebut di atas akan menjadi bahan bahasan dalam makalah yang berjudul “ Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia” ini.



-Negara belum mampu melaksanakan amanat UUD yaitu 20% APBN untuk pendidikan

-sarana dan prasarana pendidikan yang tidak mendukung

-keprofesionalan guru yang rendah

-kesejahteraan guru yang rendah (terkait dengan keprofesionalan)

-pendidikan dijadikan komoditas politik dalam pilkada-pilkada ,dengan kampanye pendidikan gratis

-belum meratanya pendidikan yang layak bagi seluruh daerah diIndonesia

-belum sesuainya pendidikan dengan karakter daearah-daerah dan karakter Indonesia
-moral para pendidik banyak yg rendah.
-SDM bidang pendidikan alias pengajar2 nya harus ditingkat kan kwalitasnya
- fasilitas timpang antara sekolah2 di kota dan di pelosok
- gaji guru yang kecil ( terutama untuk yang tugas di pelosok )
-tidak adanya pemerataan infrastruktur untuk semua daerah.
-begitu ada sekolah dengan mutu pendidikan yg bagus harganya selangit.. ndak terjangkau